TERNATE—Kebijakan reformasi birokrasi Pemprov Maluku utara yang digulirkan Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara menuai kontroversi luas.Pasalnya, Sherly memasok sejumlah eks pejabat rezim Benny Laos, mantan Bupati Pulau Morotai yang tak lain mendiang suaminya pada paket reformasi birokrasinya dinilai sebagai kebijakan kontroversial karena berbau menyengat kebijakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme atau KKN.
”diduga mereka eks rezim Benny Laos, nuansa kuat kebijakan KKN”ujar muslim Arbi tegas.
”Kalau bukan eks pejabat rezim Benny Laos notabene mendiang suaminya apa Sherly mau mengangkat mereka sebagai pembantunya di Pemprov Malut”tandasnya.
Menurut Direktur Gerakan Perubahan itu, pengangkatan pejabat seperti itu patut dicurigai memiliki motif KKN.Struktur birokrasi seperti itu dikhawatirkan menjadi banper pemerintahan KKN nanti.
”Kan pada tataran teorinya begitu, jika pengangkatan pejabat itu berdasarkan kedekatan emosional maka itu KKN”tandasnya.
Kebijakan sepertinya itu dikhawatirkan berpotensi membangun persepsi pemerintahan koruptif.
”Untuk apa pemerintah melahirkan sistem pemerintahan yang good Governance dan sistem meritokrasi seperti asesmen dan seleksi pejabat dalam rekrutmen pengisian jabatan ya untuk membangun pemerintahan profesional yang bebas KKN”tukas dia.
Apalagi kata muslim, masalah demi masalah bermunculan belakangan ini terkait dugaan kebijakan yang sarat konflik kepentingan bakal semakin memperkuat asumsi kebijakan reformasi birokrasi KKN itu.
”kebijakan pemusatan kegiatan di hotel Bella miliknya, kebijakan swakelola, soal IUP kan sudah ramai tu, kita khawatirkan bakal semakin memperkuat persepsi publik tentang kebijakan KKK”tukasnya.
Rahwan K.Suamba, kepala Adimistrasi Pimpinan yang juga juru bicara Pemprov malut yang dikomfirmasikan hal ini tidak menggubrisnya.Pesan konfirmasi yang dilayangkan media ini via pesan pendek whatssap tidak dibalas meskipun telah terbaca terlihat dari code contreng dua biru di pesan terkirim media ini.
Komentar