JAKARTA—Persoalan Pilkada Maluku Utara yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi mendapat perhatian serius tokoh-tokoh Provinsi Maluku Utara di Jakarta.Mereka menyimpulkan, campur tangan pemerintah pusat dan oligarki telah membelokan Pilkada Malut dari esensi demokrasi.
Hadir dalam pertemuan H.Thaib Armayin (mantan Gubernur Maluku utara dua periode, Muslim Arbi (tokoh nasional dan aktivis nasional), Muhamad Komhois (Ketua Makayoa Indonesia), Nival Ahmad, Aswin Sangadji, Farok Togolobe, Abian Halek dan Ustadz Lutfi Kiat dan beberapa tokoh paguyuban malut lainya.
Para tokoh yang bersepakat dalam Aliansi Masyarakat Maluku Utara di Jakarta ini secara tegas mengingatkan pemerintah pusat dan semua pihak yang berpentingan bahwa provinsi Maluku Utara adalah wilayah konflik yang masih menyimpan bara sekam konflik.Campur tangan kepentingan politik yang berlebihan, penuh rekayasa dan inskonatitusional serta ketidakadilan sosial dikhawatirkan memicu kembali konflik horizontal.
Pemerintah pusat diingatkan kembali bahwa provinsi Maluku utara adalah daerah otonom yang mandiri dalam menentukan masa depan pembangunan dan kepemimpinan dalam bingkai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI
Muslim Arbi, aktivis nasional menilai politik Maluku utara sarat dugaan campur tangan kepentingan oligarki dan oknum pemerintah pusat.Aktivis nasional ini menduga ada dugaan rekayasa politik yang dilakukan untuk meloloskan kepentingan mereka ditengah terpilihnya Sherly Tjoanda.
”Fakta persidangan bahwa bawaslu mengakui ada kejanggalan, itu fakta diduga ada rekayasa”ungkap dia.
Komentar