Oleh Kementerian PPN dan Bapenas, kegiatan FGD EKPD ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian on goin sasaran pengembangan wilayah di 34 provinsi yang menekankan pada skoring pencapaian kinerja daerah, indentifikasi faktor pendukung pencapaian daerah dan identifikasi isu strategis daerah.
Pada kegiatan FGD EKOD itu, Mukhtar Adam akan memaparkan materi dengan tema “Membangun Nusantara Berbasis Negara Kepulauan”.
Kepada media ini, Founder lembaga nirlaba SIDEGon Kampoeng Malanesia ini menyampaikan akan memaparkan bahwa Background RPJMN 2024-2029 untuk Presiden kedepan, mendorong Isyu perubahan kebijakan nasional terkait Pembangunan Model Gugus Pulau.
”Isyu ini penting dan strategis sebagai janji kemerdekaan yang di menjadi bagian penting dari deklarasi Juanda sebagai naskah akademik yang di perjuangan Prof Mochtar Kusumaatmadja di forum PBB yang menetapkan UNCLOS 82, yang telah di ratifikasi oleh berbagai negara, namun model pembangunan selama pemerintahan Jokowi berbasis kontinental, Isyu Maritim Poros Dunia, hanya slogan, yang belum berkelanjutan, Tol Laut hanya mampuemberi subsidi logistik ke Pedagang, belum innline dengan fenomena rakyat kepulauan dan isu aktual terkait Kebijakan Sentralisasi Fiskal, melalui UU 1/2022, telah menarik kewenangan daerah ke pusat, dengan konsep Fiskal Kontinental, telah merumuskan arah kebijakan fiskal berpusat di pulau-pulau besar, seperti Jawa, Sumatera dan Kalimantan, yang juga berdampak pada pemusatan kegiatan ekonomi 62% ekonomi bangsa ada di pulau Jawa, 20% di Sumatera, kepulauan Maluku hanya mampu berkontribusi 0.62% yang sama dengan pola alokasi fiskal Nasional”papar dia.
Om Pala Melanesia menuakan akan mengajukan Rekomendasi di FGD EKPD.
Komentar