Mukhtar Adam Mengusung Visi Perubahan Indonesia 2024-2029 Di Forum Pakar Beackground RPJMN 2024-2029.

PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS) Republik Indonesia, mengelar diskusi bertajuk Background RPJMN 2024-2029, sebagai landasan penyusunan teknokrasi RPJMN 2024-2029 dari hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

Forum diskusi yang mempertemukan para pakar itu menghadirkan Dr, Simon Abdi Kari Frank, Akademisi UNCEN, Gabriel Lele, Ph.D Akademisi UGM, Dr. James Abrahamszm UNPATI, Dr. Myra P Gunawan (IPB) Torry Kusradono (Penguat Lingkar Belajar Komunitas Lokal) Dr. Macfudh Zaekoni (Pakar Pertanahan, diskusi yang digelar tanggal 9 Oktober 2023, menghadrikan Pemerintah Daerah, yang dibuka oleh Direktur Regional III Bappenas.

Mukhtar Adam akan tampil menyampaikan evaluasi Pembangunan RPJMN 2019-2024 dan 2014-2019, dengan tema besar Nawacita melalui semboyan Poros Martim Dunia.

Ekonom Unkhair Ternate ini menyatakan, dalam kenyataannya Pembangunan nasional tidak meletakan model Pembangunan gugus pulau sebagai point penting dalam strategi Pembangunan nasional.

Pemerintah beber dia dalam prakteknya hanya melakukan program Tol Laut yang diluncurkan pada tahun 2017, yang justru memberikan subsidi kepada para pedagang antar pulau, dan tidak mengatasi problem mendasar dari disparitas harga antar pulau di Nusantara.

Strategi Menempatkan Kementerian Koordinator Kemaritiman dengan penumpukan beban kewenangan dinilai Mukhtar justru menjadi distorsi dalam pelaksanaanya.Akibatnya kata dia,  fungsi kemaritim menjadi tidak inn line dengan problem kemaritiman, bahkan lebih menonjol isyu pertambangan yang melekat pada Kementerian Martiman sebagai kementerian Tambang berbasis Tiongkok.

Mukhtar membeberkan, Sebagai negara kepulauan yang dibagi dalam 7 gugus Pulau, yang meliputi (1) Gugus Pulau Sumatera, (2) Gugus Pulau Jawa, (3) Gugus Pulau Kalimantan, (4) Gugus Pulau Sulawesi, (5) Gugus Pulau Nusa Bali, (6) Gugus Pulau Maluku (7) Gugus Pulau Papua, pada masa 2 periode RPJMN menghasilakn ketimpangan yang makin melebar, dengan struktur ekonomi yang timpang terlihat dalam konstribusi kepulauan Jawa yang menyedor ekonomi Indonesia mencapai 56,37 persen dari total PDBm disusul Sumater 33,04 Persen, Kalimantan 9,22%, Sulawesi 7,03%, Bali Nusa 2,73%, Papua dan Maluku berkonstribusi 0 persen terhadap pembentukan {DB Nasional, BPS 2023.

Pelebaran konstribusi kegiatan ekonomi di gugus pulau, sebagai dampak dari alokasi Fiskal yang tercermin dalam APBN yang terkosentrasi dalam Pembangunan ekonomi Kepulauan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.Lanjut dia bahwa jika di potret dari sisi desentralisasi fiscal, terlihat pula kosentrasi Dana Alokasi Umum (DAU) di pulau Jawa, yang menyedot DAU mencapai 37,82%, sedangkan instrument fiscal lainnya seperti Dana Alokasi Khusus, terkosentrasi di Pulau Sumatera, yang menyedot DAK mencapai 45,82%.Dia menyatakan, ketimpangan Pembangunan gugus pulau memiliki korelasi positif antar Investasi Pemerintah (APBN) dan kosentrasi ekonomi (PDB), yang membuat problem dasar Indonesia sebagai negara kepulauan mengalami disparitas yang terus makin melebar.

Mencermati hal tersebut, Mukhtar Adam memberikan rekomendasi  Kebijakan  sebagai berikut ; pertama, Kebijakan Pembangunan Gugus Pulau pada Negara Kepulauan, dengan pembagian urusan yang nyata dan terdistribusi merata di seluruh gugus pulau di Negara Kepulauan, melalui pembagian kewenangan Antar Pulau dan Gugus Pulau Menjadi Kewenangan Negara, dan Kewenangan Negara yang di delegasikan ke Pemerintah Provinsi Gugus Pulau
Ke dua, Merumuskan ulang Model Desentralisasi Gugus Pulau, yang tidak menciptakan pemusatan aliran fiscal di pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi
Ke tiga, Mencabut UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang telah mengalami pergeseran dari desentralisasi ke sentralisasi fiscal
Ke empat, Membentuk Kementerian Koordinator Kepulauan, dengan menganti Kementerian Koordinator Kemaritiman
Ke lima, Membentuk keunggulan setiap gugus pulau, melalui reindustrialisasi yang berbasis sumberdaya local yang inklusif bagi Masyarakat gugus pulau

Oleh Mukhtar, “Lima rekomendasi kebijakan diajukan sebagai tawaran kepada para Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang akan dituangkan dalam naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029”pungkasnya(***)