“Saya kira soal mal adminitrasi dalam tahapan Pemilu ini, harus semaksimal mungkin dihindari.”lanjur dia.
Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara Provinsi Maluku Utara (APHTN-HAN MALUT), mengatakan bahwa APHTN-HAN sebagai salah satu Mitra KPU pada level pusat tentu sangat mengapresiasi kinerja KPU Daerah, tetapi kami sebagai lembaga profesi non pemerintahan dan juga sebagai bagian dari masyrakat sipil (sipil society) berkewajiban melakukan pengawasan eksternal atas kinerja KPU Daerah agar terjadi chack and balances dalam proses pelaksanaan Pemilu ke depan.
Dr. Abdul Aziz Hakim, mengatakan bahwa salah satu indikator teruwujudnya pemilu yang berkualitas dan jurdil adalah terletak pada integritas penyelenggara pemilu.Olehnya ajak dia, Elemen sipil society di daerah ini harus mendukung dan memberikan suport sekaligus mengawal para penyelenggara agar dapat bekerja secara profesional berdasar aturan perundang-undangan yang ada agar kualitas pemilu ke depan berjalan dengan baik, sehingga dapat diminimalisir dugaan pelanggaran yang ada.
Komentar