Oleh karena itu, DPP KNPI akan terus mengadvokasi, mengawal, dan konsisten melakukan edukasi publik agar power wheeling tidak mendapatkan tempat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. “Segala bentuk liberalisasi energi yang mengancam kedaulatan bangsa dan negara mesti ditolak. Pandangan ini pun sudah cukup untuk menolak skema power wheeling. Apalagi dengan kenyataan skema ini mengancam keberlanjutan fiskal, maka tidak ada sama sekali argumen untuk mendukung power wheeling. Kecuali terjadi penyangkalan terhadap amanat konstitusi, maka itu sebuah bentuk pelanggaran konstitusional yang sangat nyata dan semena-mena,” tutup Rusdi.!
Komentar