Dr. Muammil Sun’an., SE., M.AP : (Majelis Dewan Pakar MW. KAHMI Malut)
Di Maluku Utara, sebuah narasi besar terus digaungkan: Jalan Trans Kieraha disebut sebagai simbol kemajuan, konektivitas, dan pemerataan pembangunan. Pemerintah pusat dan daerah mempromosikannya sebagai jalur pangan baru, jalan bagi petani dan nelayan untuk mengakses pasar, serta pintu masuk bagi “era ekonomi baru” di Halmahera. Namun semakin banyak data, laporan lapangan, dan kesaksian masyarakat terkumpul, semakin tampak bahwa proyek besar ini lebih menyerupai *infrastruktur industri yang dibungkus retorika pembangunan*, daripada solusi mobilitas rakyat.
Pertama-tama, kita perlu menyadari bahwa sebuah jalan bukan sekadar bentangan aspal. Ia adalah penanda arah politik: menuju siapa, untuk siapa, dan demi siapa jalan itu dibangun. Di banyak negara dengan industri ekstraktif yang kuat, pola pembangunannya sama: jalan-jalan besar dibangun bukan untuk desa, melainkan untuk memperlancar logistik tambang—menghubungkan konsesi, pelabuhan, smelter, hingga kawasan industri. Halmahera tidak luput dari pola ini. Peta trase Trans Kieraha menunjukkan kecenderungan aneh: alih-alih menghubungkan pusat pemukiman warga, jalur ini justru berpotongan dengan koridor logistik nikel, mengarah ke wilayah yang dekat dengan kepentingan industri seperti kawasan IWIP.
Klaim pemerintah bahwa Trans Kieraha adalah “jalur pangan strategis” patut dites kebenarannya. Apakah petani benar-benar membutuhkan jalan sepanjang itu untuk memasarkan hasil kebun mereka? Ataukah mereka justru membutuhkan harga komoditas yang stabil, akses modal, irigasi, dan perlindungan tanah dari ekspansi industri? Jalan memang dapat membantu konektivitas, tetapi tanpa ekosistem ekonomi yang sehat, jalan tidak otomatis melahirkan kesejahteraan. Ini seperti memberi jembatan kepada mereka yang tidak memiliki perahu — tampak seperti bantuan, tetapi tidak menyelesaikan masalah inti.
Komentar