oleh

UU Perampasan Aset Disahkan, Satgas Inti Prabowo Soroti Koruptor dan Investasi Bodong


Ia menilai, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku. Penelusuran dan pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana juga menjadi bagian penting agar kejahatan tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya.

“Kami berharap regulasi ini dapat diterapkan secara konsisten. Aset yang terbukti berasal dari tindak pidana harus ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga kerugian negara maupun masyarakat dapat dipulihkan,” tegasnya.

Baca Juga  Pemberantasan narkoba oleh Kapolri di tubuh Polri ," NO Viral No Justice " apakah menjadi sebuah wacana atau slogan

Apresiasi Peran Sufmi Dasco dan Komisi III

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengungkapkan peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam mendorong percepatan pembahasan regulasi tersebut.

Dalam laporan di Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026), Habiburokhman menyebut Dasco telah meminta pimpinan Komisi III mempercepat pembentukan undang-undang tersebut sejak Agustus 2025.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *