-000-
Langkah mundur seorang wakil presiden di tengah jalan bukanlah peristiwa biasa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Republik ini telah menyaksikan suksesi karena berbagai alasan—mulai dari kejatuhan rezim, wafatnya kepala negara, hingga pertikaian politik elite.
Namun, mundurnya seorang wakil presiden di hadapan lembaga majelis permusyawaratan rakyat di era demokrasi terbuka menyisakan pertanyaan mendasar tentang stabilitas kontrak sosial antara pemilih dan yang dipilih.
Apakah ini sebuah bentuk pertanggungjawaban politik yang elegan, ataukah cermin dari rapuhnya fondasi koalisi kekuasaan di tingkat elite?
Apapun motif di balik keputusan ini, bangsa Indonesia sekali lagi diuji kedewasaannya.
Konstitusi kita telah menyediakan mekanisme suksesi yang jelas, tetapi merawat akal sehat publik di tengah badai informasi dan intrik kekuasaan adalah urusan yang jauh lebih pelik.
Dan di luar sana—di luar tembok Senayan yang angker—Jakarta tetap berdebu. Orang-orang di pinggir rel kereta, pedagang kecil yang menghitung sisa modal, dan para ibu yang cemas menatap harga beras di pasar, tidak sedang membaca naskah sidang MPR.
Mereka hidup dalam riwayat mereka sendiri: riwayat tentang bertahan hidup, tentang lelah yang tak bernama.
Bagi mereka, turun atau naiknya seorang pemimpin hanyalah riak kecil di permukaan telaga.
Yang abadi adalah beban hari esok.
Rakyat, pada akhirnya, adalah penonton sekaligus korban dari pertunjukan politik tingkat tinggi ini.
Di warung-warung kopi, di ruang-ruang digital, hingga di pasar tradisional, yang dicari bukanlah siapa yang menang atau kalah dalam pertarungan kekuasaan di Senayan, melainkan kepastian harga beras, lapangan pekerjaan, dan masa depan anak-anak mereka.
Ketika para elite sibuk mengalkulasi ulang posisi dan pengaruh, denyut nadi kehidupan rakyat tetap berjalan dalam ritme perjuangannya sendiri.
Komentar