Pemkot mempercepat _pilot project_ pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di lima kelurahan percontohan yang mewakili Ternate Selatan, Ternate Tengah, Ternate Utara, Ternate Barat, dan wilayah Pulau.
Program ini melibatkan seluruh unsur: dari DLH, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW, Dasawisma, PKK, LPM, hingga tokoh masyarakat. Sampah tidak lagi hanya urusan truk DLH, tapi urusan warga sendiri.
Dan ada kabar baik yang langsung disambut antusias: warga di lima kelurahan percontohan itu nantinya tidak lagi dikenakan pemotongan retribusi sampah melalui tagihan PDAM.
“Pengelolaan sampah dari rumah tangga hingga pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akan ditangani langsung oleh pihak kelurahan dan RT/RW setempat, sehingga tidak ada lagi potongan retribusi di tagihan PDAM bagi warga di kawasan percontohan tersebut,” jelas Rizal mengutip pernyataan Wali Kota.
Artinya, warga yang mau memilah dan mengelola sampahnya sendiri akan dibebaskan dari retribusi. Sampah yang dikelola dengan baik akan menjadi insentif, bukan beban.
Jika pilot project ini berhasil, model ini bisa menjadi model pengelolaan sampah paling inklusif di Maluku Utara: bukan lagi kota yang membersihkan sampah warga, tapi warga yang membersihkan kotanya sendiri.
DATA MISKIN DAN KESEHATAN GRATIS HARUS AKURAT
Terakhir, Pemkot juga menginstruksikan percepatan pembaruan data penerima layanan kesehatan gratis serta validasi data kemiskinan khusus kelompok desil 1 hingga desil 5.
Langkah ini diambil agar jaminan pelayanan kesehatan gratis benar-benar tepat sasaran, tidak lagi dinikmati oleh mereka yang mampu, sementara yang miskin justru tidak terdata.
“Melalui evaluasi menyeluruh ini, Pemkot Ternate berharap kinerja seluruh OPD semakin terukur dan program pelayanan publik memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tutup Rizal.
Rapat itu berakhir menjelang siang. Para kepala OPD keluar dari auditorium dengan catatan yang panjang. Ada yang harus mengurus kopi, ada yang harus mengurus sampah, ada yang harus mengurus ASN bermasalah, ada yang harus mengurus gedung.
Tapi satu pesan yang paling jelas dari rapat Rabu itu: Wali Kota Tauhid Soleman tidak ingin OPD hanya bekerja untuk laporan. Ia ingin OPD bekerja untuk hal yang bisa dirasakan langsung oleh warga: PAD yang naik, sampah yang berkurang, gedung yang hidup, ASN yang bersih, dan layanan kesehatan yang tepat sasaran.
Dan semua itu, harus dimulai sekarang, bukan menunggu APBD 2027.
Komentar