Dalam skenario yang beredar di ruang publik, Prabowo disebut akan digantikan Gibran sebelum masa jabatan berakhir. Bahkan, muncul pula narasi bahwa Listyo Sigit dijanjikan posisi Wakil Presiden apabila Gibran menjadi Presiden.
Namun, Muslim tidak ingin rumor tersebut berhenti sebagai perbincangan politik tanpa pembuktian. Ia menilai aparat penegak hukum harus menelusuri apakah terdapat hubungan antara dugaan penyadapan terhadap Presiden dengan kepentingan politik tertentu.
“Apakah tidak mungkin LSP melakukan penyadapan karena perintah Wapres? Berdasarkan skenario bapaknya? Apalagi beredar rumor bahwa Prabowo hanya diberi kuota jabatan Presiden dua tahun, kemudian digantikan Gibran, sementara LSP dijanjikan kursi Wakil Presiden jika Gibran menjadi Presiden,” demikian substansi pertanyaan yang disampaikan Muslim.
Ia menegaskan, semua dugaan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan, penelusuran komunikasi, dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak hanya meminta kepolisian bekerja, Muslim Arbi juga mendesak DPR RI mengambil peran lebih besar dalam mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Menurut dia, DPR tidak cukup hanya menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Ia mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) penyadapan agar persoalan tersebut dapat diperiksa secara lebih komprehensif.
Pansus, menurut Muslim, diperlukan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan berbagai pihak, mekanisme pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara.
Komentar