OLEH: H. MOHAMMAD A. ADAM (Anak Negeri Moloku Kieraha)
Maluku Utara hari ini sedang dipertontonkan sebuah drama ketidakadilan fiskal dan ekologis yang sangat telanjang. Ketika Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjatuhkan sanksi denda administratif fantastis senilai hampir Rp7,9 triliun kepada empat raksasa tambang, Jakarta tampak seperti pahlawan penegak hukum yang perkasa.
Namun di balik angka-angka megah itu, tersimpan kenyataan pahit yang mengiris hati rakyat Moloku Kieraha: Pusat mengeruk uangnya, daerah kebagian rusaknya.
Sesuai regulasi tata kelola keuangan negara, seluruh dana denda dari aktivitas tambang di dalam kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) ini diklasifikasikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Artinya, uang tunai sebesar Rp7.862.000.000.000 ini disetor langsung dan dikunci rapat di rekening Pemerintah Pusat di Jakarta.
Mari kita bedah angka denda jumbo yang diperebutkan di ibu kota tersebut:
– PT Weda Bay Nickel (WBN): Rp4,32 triliun atas eksploitasi masifnya di Halmahera Tengah.
– PT Halmahera Sukses Mineral (HSM): Rp2,27 triliun.
– PT Karya Wijaya (KW): Rp500 miliar atas aktivitasnya di Pulau Gebe, Halmahera Tengah.
Untuk memahami betapa tidak adilnya angka ini, kita harus melihat postur anggaran daerah. Total denda Rp7,9 triliun dari empat perusahaan ini jauh melampaui seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara yang hanya berkisar Rp3,5 triliun hingga Rp4 triliun per tahun. Bahkan jika APBD Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan digabungkan, nilainya masih kalah jauh.
Ironi terbesar terjadi di sini: kekayaan alam daerah dikeruk, izinnya dituding bermasalah dan didenda hingga triliunan rupiah, namun daerah tempat pohon-pohon ditumbangkan dan gunung-gunung diratakan justru tidak mendapatkan alokasi langsung dari uang denda tersebut untuk memulihkan lingkungannya. Ini adalah bentuk kolonialisme fiskal gaya baru yang dilegalkan oleh regulasi sentralistik.
Kerugian yang Ditanggung Daerah
Sementara Jakarta menghitung triliunan rupiah masuk ke kas negara, rakyat Maluku Utara harus menanggung kerugian riil yang tidak bisa dinilai dengan angka:
*1. Kebangkrutan Ekologis dan Hilangnya Ruang Hidup*
Deforestasi ribuan hektare hutan lindung di Weda dan Pulau Obi demi konsesi tambang nikel telah melenyapkan wilayah tangkapan air. Akibatnya, banjir bandang kini menjadi tamu rutin bagi warga lingkar tambang saat musim hujan. Sumber mata air bersih dan sungai-sungai yang dulunya menjadi urat nadi kehidupan masyarakat kini tercemar sedimentasi nikel, berubah warna menjadi cokelat kemerahan. Uang denda dari kerusakan ini ditahan di pusat, sementara daerah dibiarkan tanpa anggaran yang cukup untuk melakukan rehabilitasi lahan kritis secara mandiri.
Komentar