Siapa pemilik manfaat (beneficial owner) sebenarnya di balik setiap IUP? Siapa aktor intelektual, siapa pemodal, siapa yang menikmati saham dari setiap konsesi? Apakah IUP itu diterbitkan sesuai tata ruang, apakah royalti dan PNBP dibayar penuh, apakah dana jaminan reklamasi (jamrek) disetor, dan apakah wilayah izinnya menabrak kawasan hutan lindung, wilayah adat, dan wilayah tangkap nelayan?
Setiap konsesi yang terbukti diperoleh melalui jalur suap, makelar perizinan, manipulasi administratif, atau terbukti merusak bentang alam secara ilegal, wajib dibekukan dan dicabut izinnya secara permanen berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba. Tidak ada kompromi.
Pemerintah tidak perlu menunggu putusan pengadilan untuk memulai audit administratif. Pembekuan sementara operasi, penghentian izin ekspor, hingga pencabutan permanen adalah wewenang sah negara jika izin itu cacat hukum sejak diterbitkan.
Kembalikan Uang Denda ke Bumi Maluku Utara
Selain evaluasi izin, Kementerian Keuangan, Kementerian LHK, dan Kementerian ESDM wajib merumuskan mekanisme pengembalian dana (earmarking) khusus ekologis.
Minimal 50 hingga 60 persen dari denda Rp7,9 triliun tersebut wajib dikembalikan secara utuh ke Maluku Utara dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemulihan Lingkungan Hidup, yang dikelola langsung oleh daerah dan diawasi ketat oleh masyarakat sipil, akademisi, dan DPRD.
Dana itu harus dipakai untuk reklamasi lahan kritis, rehabilitasi daerah aliran sungai, pemulihan pesisir, ganti rugi ruang hidup masyarakat adat dan nelayan, serta pembangunan sistem pengawasan lingkungan daerah yang selama ini lumpuh karena tidak punya anggaran.
Jika tidak, denda fantastis ini hanyalah cara Jakarta melakukan komersialisasi atas kerusakan alam Maluku Utara: alamnya dihancurkan, uang dendanya dinikmati pusat, daerahnya dibiarkan menanggung luka sendirian.
Kita tidak boleh diam menonton kekayaan daerah dikuras dua kali, pertama oleh tambangnya, kedua oleh denda administrasinya yang dibawa ke Jakarta.
Sudah saatnya seluruh elemen masyarakat Moloku Kieraha bersuara dengan satu tuntutan yang jelas:
*Kembalikan uang denda itu ke bumi kami untuk memperbaiki alam yang rusak, evaluasi total semua pemilik konsesi tambang, atau cabut seluruh izin tambang yang bermasalah dari tanah kami sekarang juga!*
Komentar