oleh

Kasus LSP, Menelusuri Jejak Politik dan Bisnis — Oleh Tony Rosyid : Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa


Apakah kasus penyadapan baru saja diketahui? Banyak informasi yang menyatakan: tidak. Margarito Kamis, salah satu wantimpres bilang bahwa kasus penyadapan kepada presiden telah diketahui sejak 2025. Kalau ini benar, artinya bahwa pembongkaran kasus penyadapan adalah bagian dari rencana yang sistemik. Sebuah sekenario untuk melumpuhkan kelompok Sigit. Juga kelompok yang menjadi kolega Sigit. Jadi satu rangkaian strategi dan tidak terpisah.

Baca Juga  Jacob Ereste : Pilihan Sikap Dari Gibran Rakabuming Raka Akan Sangat Menentukan Masa Depan Indonesia

Apa sekenario berikutnya pasca Sigit dan para Jenderal itu ditangkap? Ini tak kalah menariknya.

Menjawab kenapa tuduhan kepada Sigit menggunakan UU ITE, bukan UU makar, ada kemungkinan ini bagian dari strategi besarnya.

Tuduhan makar, hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Kalau Sigit dan para jenderal saat ini dikenakan tuduhan makar dan dijatuhkan hukuman mati, serangan balik dari kubu Sigit hampir pasti tak kalah cepat dan hebatnya. Tak ada yang dipertahankan lagi kecuali menyerang balik. Serangan baliknya akan sangat brutal. “Tiji Tibeh”. Mati siji mati kabeh. Mati satu mati semua.

Baca Juga  Menghidupkan Kembali Gagasan Jembatan TEMADORE: Menembus Sekat Kepulauan di Era Gubernur Sherly Tjoanda

Jika menggunakan tuduhan UU ITE, ini bisa menjadi alat tekan yang efektif. “Kalau lu melawan, UU makar akan digunakan.” Kira-kira begitu kalau mau dinarasikan. Ini bisa menjadi strategi menahan serangan balik dari kubu Sigit. Dalam tekanan ini, ada jedah waktu untuk melumpuhkan sisa-sisa kekuatan Sigit dan para jenderal. Ketika Sigit dan para jenderal dianggap telah betul-betul lumpuh dan tidak ada kekuatan untuk melakukan perlawanan, UU makar bisa saja dijatuhkan. Sekenarionya bisa dibuat dengan tekanan massa, atau proses pengadilan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *