oleh

KASUS GIBRAN DAN BATAS KEKUASAAN: MEMBACA PUTUSAN MK DARI MAZHAB KEADILAN HUKUM BERKEMAJUAN


Artinya, sekalipun kementerian merupakan pihak tergugat, kedudukannya sebagai pejabat pemerintahan menempatkannya dalam pembatasan konstitusional tersebut. SEMA Nomor 2 Tahun 2024 memang memberikan pengecualian terbatas, antara lain mengenai novum, putusan yang saling bertentangan, dan kepentingan hak keperdataan tertentu terkait aset negara atau daerah. Namun, pengecualian itu tidak dapat digunakan secara otomatis untuk mempertahankan setiap keputusan administrasi yang telah dibatalkan pengadilan.

Dengan demikian, rencana PK dalam kasus Gibran menghadapi dua persoalan berbeda: Gibran tidak memiliki kedudukan sebagai pemohon, sementara kementerian harus membuktikan bahwa pengajuan PK-nya benar-benar memenuhi pengecualian yang dibenarkan hukum.

Baca Juga  Apakah KDM, Boneka Baru Oligarki? —Oleh: Muslim Arbi/Pengamat

Ketika Hukum Harus Membatasi Kekuasaan

Dalam perspektif ketatanegaraan, Putusan MK tersebut merupakan penegasan prinsip constitutional government: pemerintahan yang kewenangannya dibatasi konstitusi. PTUN tidak dibentuk untuk menjadi arena pertarungan tanpa akhir antara pemerintah dan warga negara, melainkan sebagai mekanisme koreksi terhadap tindakan administrasi yang bertentangan dengan hukum.

Pemerintah memiliki sumber daya, kewenangan, dan instrumen kelembagaan yang jauh lebih besar dibandingkan warga negara. Karena itu, membiarkan pejabat TUN terus-menerus mengajukan PK berpotensi menciptakan ketimpangan substantif dan menggerus kepastian hukum.

Baca Juga  MENGENANG FENDI ABDURRAHMAN - Dari Gurabati Menuju Keabadian

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil. Jaminan tersebut tidak cukup dimaknai sebagai hak memperoleh putusan pengadilan, tetapi juga hak mendapatkan penghormatan dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terlebih, Pasal 66 ayat (2) UU Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengajuan PK tidak menangguhkan pelaksanaan putusan.

Baca Juga  Barifola dan Martabat Warga: Modal Sosial sebagai Jalan Penanggulangan Kemiskinan di Maluku Utara

Mazhab Keadilan Hukum Berkemajuan

Persoalan ini perlu dibaca melalui perspektif Mazhab Keadilan Hukum Berkemajuan. Mazhab ini menempatkan hukum bukan sekadar sebagai kumpulan norma dan prosedur, melainkan sebagai instrumen etik-konstitusional untuk membatasi kekuasaan, melindungi hak warga negara, dan menghadirkan keadilan substantif.

Setidaknya terdapat tiga prinsip yang relevan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *