Ketiga, Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain dan Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat. Jika kelalaian dilakukan secara kumulatif terhadap 6 korban meninggal dan 8 korban luka, maka ancaman pidananya bersifat berlapis dan tidak dapat disederhanakan menjadi perkara ringan yang bisa diselesaikan dengan perdamaian.
Ke empat. Pasal 109 KUHAP tentang Penghentian Penyidikan. Jika penghentian penyidikan melalui RJ terbukti tidak memenuhi syarat hukum, maka penyidikan dapat dibuka kembali demi kepentingan hukum dan keadilan. Prinsip ini sejalan dengan asas _legalitas_ dan _kepastian hukum_ yang mengharuskan setiap penghentian penyidikan memiliki dasar hukum yang sah.
Dengan dasar tersebut, pakar hukum menilai RJ dalam kasus Bela 72 cacat secara hukum dan tidak mengikat secara yuridis untuk menghentikan proses penyidikan.
Keluarga Korban: Janji RJ Bohong, Lanjutkan Kasus
Keluarga korban sendiri meminta agar kasus yang menewaskan keluarga mereka dilanjutkan proses hukumnya.
“Janji untuk RJ semuanya bohong, minta kasus ini dilanjutkan,” ujar salah satu keluarga korban.
Pernyataan keluarga korban ini menjadi penting secara hukum. Dalam Perpol 8/2021, RJ mensyaratkan adanya kesepakatan yang sukarela, pemenuhan kewajiban ganti rugi, dan pemulihan korban. Jika janji-janji RJ tersebut tidak dilaksanakan, maka secara hukum RJ tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materilnya.
Dalam konteks ini, desakan keluarga korban bukan sekadar emosi. Itu adalah tuntutan hukum atas hak korban untuk memperoleh keadilan, sebagaimana dijamin dalam UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta asas equality before the law dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Bola Kini di Tangan Kapolda
Dukungan warga nitizen, publik kini menjadi tekanan sekaligus legitimasi moral bagi Kapolda Malut Irjen Pol. Arif Budiman untuk konsisten.
Publik tidak lagi mempertanyakan apakah kasus Bela 72 harus dilanjutkan. Publik mempertanyakan: sampai sejauh mana Polda berani membuka kembali berkas yang selama dua tahun tertutup itu, termasuk hasil Labfor, status RJ, dan rantai pertanggungjawaban hukumnya.













Komentar