oleh

KASUS BELA 72 || Warganet Dukung Polda Dalami Kembali Kasus Bela 72: “Usut Tuntas, Jangan Berhenti di RJ”

-HEADLINE-1568 Dilihat

Menurut pakar hukum, desakan masyarakat ini harus menjadi perhatian serius Polda Maluku Utara agar segera mengusut kasus ini secara tuntas.

“Sudah jelas bahwa masyarakat menghendaki pengusutan kasus ini secara tuntas,” ujar Muslim Arbi.

“Ini sekaligus menjadi warning  keras bagi Kapolda Malut, Irjen Pol. Arif Budiman,” tandasnya.

Muslim Arbi menegaskan, dukungan publik bukan sekadar komentar di media sosial. Dalam negara hukum, aspirasi publik adalah salah satu bentuk kontrol sosial yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan aparat penegak hukum bersikap transparan.

Baca Juga  Demonstrasi Hak Konstitusional, Anarkis Tidak Dibenarkan, Dekan FH UMMU: Komdis Akan Sidangkan Oknum Mahasiswa

RJ Dinilai Janggal, Ancamannya Sampai 10 Tahun

Seperti diketahui, perkembangan kasus speedboat Bela 72 ini sebelumnya berhenti di Restorative Justice (RJ).

Kalangan pakar hukum menilai RJ sangat janggal diterapkan pada kasus Bela 72 ini. Sebab kasus ini menewaskan 6 orang dan melukai 8 orang yang ancaman hukumannya sampai 10 tahun sehingga tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme RJ.

Baca Juga  Mall Jati Land Ternate Disorot, Sejumlah Fasilitas Pengamanan Diduga Tak Berfungsi

“Ini kasus besar, menewaskan 6 orang dan melukai 8 orang yang ancaman hukumannya 10 tahun tidak bisa di-RJ-kan,” tukas Muslim Arbi.

Secara hukum, penilaian itu memiliki dasar yang kuat:

Pertama, Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 5 Perpol ini secara tegas mensyaratkan RJ hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, tidak menimbulkan korban jiwa, bukan pengulangan tindak pidana, dan memenuhi syarat formil dan materil lainnya. Kasus Bela 72 jelas tidak memenuhi syarat tersebut karena menimbulkan korban jiwa massal.

Baca Juga  Jika Punya Hati, Gubernur Sherly Tjoanda Tidak Mungkin Setega Ini Kepada Korban Speedboat Bela 72

Kedua, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. UU No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU Pelayaran. Kelalaian dalam pelayaran yang menyebabkan kematian dan luka-luka berat dapat dijerat dengan ancaman pidana hingga 10 tahun. Bahkan jika dikaitkan dengan berlayarnya kapal tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB), maka pelanggaran terhadap asas keselamatan pelayaran menjadi pemberat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *