Polda Maluku Utara menegaskan bahwa penanganan perkara pidana harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan pada spekulasi atau opini yang berkembang di ruang publik.
Pernyataan Kapolda mengenai penelusuran kembali administrasi dan perkembangan perkara tidak dapat ditafsirkan sebagai pernyataan bahwa seseorang tertentu akan ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atau akan diperiksa dalam perkara tersebut.
Setiap langkah penegakan hukum harus memiliki dasar yang jelas dan dilaksanakan secara profesional, objektif, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan maupun tekanan dari pihak mana pun.
5. Komitmen terhadap transparansi dan kepastian hukum
Polda Maluku Utara memahami bahwa peristiwa ledakan speedboat Bela 72 yang mengakibatkan enam orang meninggal dunia merupakan tragedi yang meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat.
Karena itu, Polda Maluku Utara menghormati setiap aspirasi yang berkembang dan tetap terbuka terhadap informasi maupun bukti baru yang relevan untuk ditelaah serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan kewenangan institusi.
Polda Maluku Utara juga berkomitmen memberikan informasi yang akurat, transparan, dan proporsional kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai proses penanganan perkara tersebut.
Melalui hak jawab ini, Polda Maluku Utara berharap masyarakat dapat memahami secara utuh tahapan penanganan perkara Speedboat Bela 72, termasuk batas kewenangan antara penyidik kepolisian dan penuntut umum.
Demikian hak jawab dan klarifikasi Polda Maluku Utara***









Komentar