Menanggapi instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait larangan rekrutmen tenaga non-ASN atau honorer baru, Rizal memastikan Pemkot Ternate sejak tahun 2021 tidak lagi menerima tenaga honorer.
“Pemkot Ternate sejak tahun 2021 tidak lagi menerima tenaga honorer,” tegasnya.
Pemkot juga memastikan akan mematuhi aturan tersebut secara ketat. Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya penataan kepegawaian agar lebih tertib dan proporsional sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.
Artinya, Pemkot tidak ingin mengulang kesalahan lama: menerima honorer baru tanpa perhitungan, lalu kemudian menjadi beban anggaran dan beban status di kemudian hari. Penataan yang sedang dilakukan sekarang harus dibarengi dengan disiplin untuk tidak menambah masalah baru.
HARAPAN: STATUS BARU, SEMANGAT BARU
Dengan adanya kejelasan status dan kepastian jadwal pemberlakuan per 1 Januari 2027, Pemkot Ternate berharap seluruh pegawai paruh waktu di daerah ini dapat terus meningkatkan kinerja dan dedikasinya.
Bagi Pemkot, pengangkatan ini bukan sekadar perubahan administrasi. Ia adalah amanah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kota Ternate.
Bagi para PPPK paruh waktu, 1 Januari 2027 adalah garis finis dari penantian panjang. Dari status yang setengah-setengah, menjadi status yang penuh. Dari ketidakpastian, menjadi kepastian.
Dan bagi warga Ternate, mereka berharap, guru yang mengajar anak-anak mereka, perawat yang merawat mereka di Puskesmas, dan pegawai yang melayani mereka di kantor kelurahan, kini bisa bekerja dengan hati yang lebih tenang, karena negara akhirnya mengakui mereka secara penuh.
Tanggal itu masih sekitar dua bulan lagi. Tapi di Ternate, sambutannya sudah dimulai sejak sekarang.***
Komentar