Namun dalam praktiknya, peta pelayanan BAHIM hingga kini masih bersifat umum. Semua jenis pasien dilayani tanpa klasifikasi yang jelas. Akibatnya, anggaran operasional yang sudah minim tergerus untuk pelayanan yang sebenarnya bisa ditangani di Puskesmas.
“Di satu sisi ada tuntutan pelayanan yang tinggi, namun di sisi lain di tengah kebijakan efisiensi ini terdapat anggaran yang terbatas,” ujar Kadishub menggambarkan kondisi fiskal Dinas Perhubungan.
“Jika demikian maka ada yang perlu diatur dan disesuaikan sehingga bisa men-cover kebutuhan pelayanan di lapangan,” jelasnya.
Menurut Moh.Faizal, , klasifikasi pelayanan pasien adalah kunci yang harus segera dibenahi. BAHIM harus diarahkan kembali ke khitahnya: layanan emergensi.
Ia mencontohkan kasus ibu hamil dan melahirkan, yang selama ini menjadi beban terbesar layanan BAHIM.
“Seperti kasus layanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan, kan Puskesmas dan Pustu pasti mengecek perkembangan ibu hamil dan janin sehingga mengetahui sejauh mana tingkat risiko di saat memasuki masa melahirkan. Nah, petugas kesehatan pasti memperkirakan mana pasien ibu hamil yang perlu dirujuk ke rumah sakit di Kota Ternate dan mana yang bisa melahirkan di Puskesmas atau di rumah,” jelasnya.
Artinya, tidak semua ibu hamil harus diangkut dengan BAHIM ke Ternate. Jika sejak awal sudah dilakukan deteksi risiko oleh Puskesmas, maka hanya ibu hamil dengan risiko tinggi yang benar-benar perlu dirujuk secara emergensi. Sisanya bisa ditangani di Puskesmas setempat.
“Pelayanan emergensi sangat diperlukan dalam operasional Speedboat BAHIM sehingga di tengah efisiensi dan keterbatasan anggaran pun tujuan pelayanan publik bisa tercapai,” tegas Kadishub.
Komentar