Ada pandangan yang menyatakan bahwa tekanan publik terhadap Gibran justru memicu simpati sebagian masyarakat, terutama dari basis pendukung setia. Narasi “dikeroyok rame-rame” bisa memperkuat ikatan emosional. Namun realitasnya lebih kompleks.
Secara hukum, posisi Gibran seperti berada di persimpangan jalan “ibarat lagu, ke kiri – ke kiri ke kanan – ke kanan”. Para ahli hukum tata negara berbeda pendapat, apakah putusan MA berkonsekuensi langsung terhadap jabatannya. Namun secara politik, tekanan datang dari berbagai pihak, mulai dari desakan mundur oleh sejumlah elemen masyarakat dan partai politik, hingga proses hukum yang terus berjalan. Akan tetapi, secara struktural, Ayahnya Gibran, mantan Presiden RI ke-7 bukan lagi pejabat negara, namun pengaruhnya masih sangat terasa. Banyak orang yang ia angkat masih berada di posisi-posisi strategis pemerintahan.
Jika kemudian muncul narasi bahwa Gibran “semakin kuat karena dimakzulkan,” hal itu lebih tepat dipahami sebagai salah satu kemungkinan dinamika politik, bukan sebuah kepastian. Sejarah menunjukkan bahwa tekanan publik terkadang memperkuat solidaritas pendukung inti, tetapi di sisi lain dapat mengikis dukungan publik yang lebih luas.
Pertanyaan terbesar dari dua peristiwa ini adalah: siapa yang sebenarnya diuntungkan? atau siapa penulis naskah dan sutradaranya, atau mungkinkah ada Boss besar yang bersembunyi di balik cerita ini?
Jika penyadapan dilakukan untuk mengumpulkan informasi guna melindungi posisi seseorang, maka tersingkapnya praktik ini justru menunjukkan adanya pertarungan pengaruh yang tersembunyi di balik institusi negara . Dan jika polemik ijazah diperpanjang untuk kepentingan politik tertentu, maka yang dirugikan bukan hanya nama baik seseorang atau institusi, justru kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi di Negara ini.
Sosok “Boss besar” yang dimaksud bisa berupa sekelompok elit yang merasa kehilangan akses kekuasaan, atau pihak-pihak yang ingin memutarbalikkan fakta demi keuntungan politik jangka pendek. Namun sejauh ini, dugaan-dugaan tersebut belum memiliki bukti yang cukup untuk dinyatakan sebagai fakta hukum. Yang terlihat adalah bahwa kedua kasus ini saling menguatkan kesan adanya upaya saling menjatuhkan di kalangan elit politik.
*PETA POLITIK BERUBAH: Apa yang Sebenarnya Terjadi?*
Komentar