oleh

CATATAN REDAKSI PU || Revolusi Prabowo: Ketika Negara Akhirnya Berani Merampas Harta Perampok Berdasi


Puluhan tahun rakyat Indonesia menunggu. Puluhan tahun rakyat bertanya-tanya: Mengapa koruptor dipenjara 5 tahun, tapi keluar penjara tetap kaya raya? Mengapa uang rakyat yang dicuri tidak pernah kembali? Mengapa rumah mewah, mobil mewah, rekening gendut hasil korupsi tetap bisa dinikmati anak-cucu koruptor?

Kamis, 19 November 2026, pertanyaan itu akhirnya dijawab.

Di Gedung Nusantara, DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 mengambil keputusan bersejarah: mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Sejarah monumental hukum anti-korupsi itu lahir di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga  MENGANTAR PULANG SANG SINGA PODIUM - Merawat Warisan Moral KH.Syukron Makmun

Ini bukan sekadar undang-undang baru. Ini adalah revolusi. Revolusi cara berpikir negara dalam melawan korupsi.

Selama puluhan tahun, hukum Indonesia hanya fokus pada satu hal: menghukum orangnya. Penjarakan koruptornya. Selesai. Soal hartanya? Urusan belakangan. Soal uang negara yang dicuri? Seringkali hilang begitu saja, menguap, berpindah tangan, disembunyikan di luar negeri, atas nama istri, anak, sopir, bahkan pembantu.

Akibatnya, korupsi menjadi bisnis yang menguntungkan. Dipenjara 5 tahun, keluar masih kaya. Dipenjara 7 tahun, keluarga tetap hidup mewah. Hukuman penjara tidak membuat takut, karena harta hasil kejahatan tetap aman.

Prabowo membalik logika itu. Di era Prabowo, negara tidak lagi hanya menghukum orangnya. Negara merampas hartanya. Negara mengambil kembali apa yang dicuri. Negara memastikan kejahatan tidak lagi menguntungkan.

Baca Juga  Jacob Ereste : Tiga Pilar Folofis Banten Menjadi Amalan Kapolri Jendral Suyudi Ario Seto Memulihkan Marwah Polri

Inilah ruh UU Perampasan Aset itu: mengembalikan kekayaan negara yang dicuri para perampok berdasi.

Dari 67 Pasal Menjadi 74 Pasal: Hasil Perdebatan Panjang

Ketua Panja RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, berdiri di podium paripurna. Suaranya tenang, tapi isi laporannya menggetarkan.

Ia menceritakan proses panjang yang dilalui RUU ini. Bukan proses kilat. Bukan proses ketok palu tengah malam.

Komisi III telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan RDPU bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Kunjungan kerja dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Baca Juga  NASIB GIBRAN DAN IMPEACHMENT — Oleh: King Faisal Sulaiman/Pakar Hukum Tata Negara

Seluruh tahapan dibuka untuk publik. RDPU, rapat kerja, rapat Panja, rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, semua bisa diikuti masyarakat melalui TVR Parlemen, YouTube DPR RI, dan laman http://dpr.go.id.

Hasilnya? 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) diselesaikan satu per satu. Rancangan yang semula hanya 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal. Judulnya pun disempurnakan dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” agar ruang lingkupnya tegas.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *