TERNATE — Nama Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara seperti bara dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa tersulut.
Nuansa ini mengemuka di forum Pertemuan Lintas Ormas Islam (FOLIO) yang digelar Rabu sore kemarin (12/11/2026)di Muara Hotel Ternate.
Pertemuan yang diinisiasi Parmusi Provinsi Maluku Utara dan Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara itu dihadiri sejumlah perwakilan berbagai ormas Islam, mulai dari Muhammadiyah, Alkhairaat, Al-Irsyad, Hidayatullah, KB PII, KAHMI, Bakomubin, Jamaah Tabligh, Wahdah Islamiyah, DDII, Parmusi, DMI, hingga IKADI.
Pertemuan yang agenda utamanya menyikapi perkembangan politik nasional: mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu perkembangannya justeru merembet panas ke nama Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku utara.
Ihwal nama Sherly muncul seketika memasuki sesi mendengar pandangan dan saran dari peserta guna pembobotan pernyataan sikap Forum Ormas Islam Maluku Utara.Namun bukan lagi soal isu nasional pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetapi yang mengemuka justru Nama nama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Hasyim KAHMI: Jangan Hanya Bicara Nasional, Daerah Juga Harus Masuk
Nama Sherly pertama kali mengemuka ketika Hasyim dari KAHMI Maluku Utara, menginterupsi materi pernyataan sikap Forum Ormas Islam atau FOLIO.
Hasyim yang karib disapa Bang Cimot, aktivis senior yang dikenal vokal itu meminta agar isu-isu lokal Maluku Utara terkait kebijakan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda juga mendapat perhatian dalam pernyataan sikap FOLIO. Menurutnya, percuma forum ormas Islam bicara soal pemakzulan Wapres yang sudah disuarakan secara nasional, jika persoalan di depan mata sendiri justeru dibiarkan.
“Pimpinan-pimpinan Forum Ormas Islam yang duduk di depan agar memasukkan isu-isu ketidakadilan kebijakan pembangunan dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda seperti proyek rehabilitasi rumah dinas gubernur dan kantor gubernur yang pengelolaannya diduga bertentangan dengan peraturan dan berpotensi adanya tindak pidana korupsi, jalan Trans Kie Raha, pertambangan, kerusakan lingkungan hidup, kebijakan bantuan rumah ibadah yang total anggarannya tidak proporsional dari jumlah rumah ibadah atau lebih berpihak ke golongan tertentu. Sementara masjid yang terbanyak di Maluku Utara kecil porsinya dan langkah penanganan karhutla di Taliabu,” ujar Hasyim dengan nada tinggi.
“Bencana di NTT Gubernur Sherly dengan sigap langsung menyumbang 1 miliar, sementara korban karhutla di Taliabu tidak sepersen pun,” tandasnya.
Bagi Hasyim, ada ketimpangan perhatian. Bencana di luar daerah bisa direspons cepat dengan bantuan miliaran rupiah, sementara kebakaran lahan di Taliabu yang berisi tanaman cengkih sebagai tumpuan penghidupan warga hangus dan ludes sehingga mengancam kehidupan masyarakat lingkar, dinilai tidak mendapat perhatian yang setara.
Selain hal rersebut di atas Hasyim mensinyalir bahwa perusahaan yang beroperasi secara ilegal atau ijin penambangannya bermasalah, pemerintah pusat tidak saja memberi sanksi administrasi, tapi juga sanksi pidana, oleh karena perusahaan tersebut telah melakukan pengrusakan hutan dan lingkungan. Salah satu ijin perusahaan yang bermasalah adalah milik Sherly Tjoanda sebagaimana telah diberitakan sebelumnya oleh media pemberitaan.
“Saya minta kalau bisa isu-isu ini masuk dalam pernyataan sikap, untuk apa hanya isu nasional sementara isu daerah tidak masuk, padahal isu nasional pemakzulan Wapres Gibran telah disuarakan secara nasional,” tukas Hasyim
Situasi sempat memanas ketika saran kritis KAHMI itu ditanggapi sebagai saran di luar konteks dan disebut hanya bisa ditampung untuk agenda berikutnya.
Hasyim menolak.
Komentar