“Tidak bisa, ini harus mendapat atensi bersama,” tekannya dengan nada tinggi.
Di balik nada tinggi itu, ada satu kritik yang lebih tajam yang disampaikan Hasyim: dalam pengamatannya. Pada tahun lalu keputusan Gubernur Sherly yang dinilai diskriminatif dan dapat diduga ada motif SARA dalam penyaluran DBH ke 10 kabupaten/kota yang lebih mengutamakan Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara yang secara faktual dua kabupaten ini memiliki jumlah populasi umat Kristiani lebih banyak dari pada umat lain jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.
Tudingan itu tentu sensitif. Karena ia menyentuh isu yang paling rawan di Maluku Utara: isu keadilan distribusi pembangunan antar wilayah dan antar kelompok.
Suara Perempuan: Sherly Dinilai Tidak Menepati Janji Soal Harga Pokok Yang Murah
Seorang aktivis perempuan yang mengaku mewakili suara perempuan Maluku Utara ikut angkat bicara dengan nada tinggi. Ia mengkritisi Sherly yang ditudingnya tidak merealisasikan janji kampanye tentang harga kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau.
“Sherly Tjoanda saat kampanye pilgub berjanji menurunkan harga kebutuhan pokok, tetapi kenyataannya kini semua harga barang pada naik, Gubernur Sherly ,” ujarnya tegas seraya meminta agar aspirasinya ditampung dalam pernyataan sikap.
“Saya minta aspirasi saya masuk dalam poin pernyataan sikap,” tegasnya.
Bagi perempuan itu, janji menurunkan harga pokok bukan sekadar janji politik biasa. Di dapur-dapur rumah tangga Maluku Utara, harga beras, minyak, telur, dan cabai adalah persoalan hidup sehari-hari. Ketika harga naik dan janji tidak terbukti, yang terluka bukan sekadar angka statistik, tapi kepercayaan publik.
Tambang: Pemain Sekaligus Pengawas?
Sementara itu, perwakilan ormas yang lain menyoroti isu yang paling besar dan paling lama menjadi luka Maluku Utara: peran Gubernur dalam praktik tambang dan lingkungan hidup.
Menurut perwakilan tersebut, isu Sherly sebagai pemain tambang berbanding lurus dengan isu kerusakan lingkungan. Konflik kepentingan, kata dia, telah melemahkan fungsi pengawasan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Isu ini harus menjadi atensi forum ormas Islam,” tandasnya.
Kritik itu bukan tanpa konteks. Maluku Utara adalah provinsi dengan sumbangsih pendapatan negara dari sektor tambang yang sangat besar. Nikel dari Halmahera, Gebe, dan pulau-pulau kecil lainnya mengalir ke pasar global. Tapi di forum itu disepakati satu kalimat yang pahit: imbal balik bagi Maluku Utara sangat kecil, sementara dampak lingkungan yang diterima masyarakat lingkar tambang sangat besar.
Isu tambang yang mengemuka juga soal pelaksanaan CSR yang harus mendapat perhatian dan perbaikan guna kesejahteraan masyarakat lingkar tambang. CSR yang selama ini diklaim perusahaan, dinilai belum menyentuh kebutuhan riil warga: jalan, air bersih, pendidikan, kesehatan, dan keadilan ekonomi.
Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara yang dikomfirmasikan hal ini tidak menanggapinya.
Komentar