“Satu hal yang tidak ada di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), satu hal yang tidak pernah ditulis di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yaitu kepercayaan atau trust. Ini adalah modal utama,” jelasnya.
Kepercayaan ini dibutuhkan oleh kepala daerah termasuk yang berstatus penjabat (Pj.). Ia pun menyoroti tantangan yang dihadapi Pj. kepala daerah, mulai dari persoalan legitimasi politik, ketidakpastian masa jabatan, hingga kebutuhan beradaptasi dengan dinamika politik dan sosial setempat.
Meski demikian, Pj. kepala daerah memiliki keunggulan berupa ruang pengambilan keputusan yang relatif lebih independen serta pengalaman birokrasi dan jejaring pemerintahan di tingkat nasional. “Tidak punya mindset memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu kecuali soal kinerja birokrasi,” ujarnya.
Menurut Bima, berbagai tantangan dan keunggulan tersebut pada akhirnya bergantung pada kapasitas kepemimpinan masing-masing individu. “Karena plus minusnya sama [dengan kepala daerah definitif], peluang dan tantangannya sama. At the end of the day, it’s all about personal leadership,” tegasnya.
Komentar