M. Sudarwin Hasyim. ST.,MT
Akademisi Universitas Bumi Hijrah Tidore, Direktur eksekutif Research of Construction Institute – (Abad Nirmana Riset), Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Teknik Sipil (Manajemen Konstruksi) Universitas Brawijaya Malang.
Hampir seperempat abad sejak ditetapkan sebagai daerah otonom, Kabupaten Halmahera Barat masih menghadapi paradoks pembangunan yang patut menjadi perhatian bersama. Di satu sisi, daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang menjanjikan, mulai dari bentang alam yang memikat, pariwisata bahari, serta agribisnis buah-buahan hingga potensi pertambangan yang bernilai strategis. Namun, di sisi lain, Kota Jailolo sebagai pusat pemerintahan belum sepenuhnya menunjukkan karakter sebuah ibu kota kabupaten yang tertata, representatif, dan berdaya saing, baik dari aspek visual perkotaan, fungsi ruang, maupun kualitas infrastruktur. Kesenjangan antara besarnya potensi daerah dan wajah pusat pemerintahannya tersebut menjadi refleksi penting bahwa pembangunan tidak cukup diukur dari ketersediaan sumber daya atau jumlah proyek yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah merencanakan, mengintegrasikan, dan mengelola pembangunan secara terarah, berkelanjutan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Jika ditelaah dari perspektif Manajemen Konstruksi dan tata kelola proyek publik (public project governance), persoalan pembangunan Kota Jailolo tidak semata-mata mencerminkan lambatnya pembangunan fisik, tetapi juga mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kondisi ini perlu dikaji dari keterpaduan siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengendalian proyek, termasuk tantangan integrasi rantai pasok di wilayah kepulauan serta belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan tata ruang dan kebutuhan infrastruktur perkotaan. Tanpa koordinasi lintas sektor, kesinambungan program, dan visi spasial yang terintegrasi, pembangunan berisiko berjalan secara parsial, sehingga berbagai proyek yang dilaksanakan belum sepenuhnya membentuk struktur kota yang fungsional, tertata, dan berkelanjutan
Akar Masalah: Fragmentasi Perencanaan dan Lemahnya Project Governance
Transformasi Kota Jailolo menjadi pusat pertumbuhan perkotaan yang representatif memerlukan master plan jangka panjang, kesinambungan penganggaran, dan komitmen pembangunan lintas periode pemerintahan. Tanpa perencanaan yang terintegrasi, pembangunan berisiko berlangsung secara parsial melalui pola incremental construction dan alokasi anggaran tahunan yang reaktif (ad hoc), sehingga keterpaduan infrastruktur dan optimalisasi manfaat investasi sulit tercapai. Musawir et al. (2020) menegaskan pentingnya project governance dalam menyelaraskan pelaksanaan proyek dengan tujuan strategis, sedangkan Flyvbjerg (2007) menyoroti risiko kelemahan perencanaan proyek yang dapat memicu pembengkakan biaya dan ketidaktercapaian manfaat. Oleh karena itu, pembangunan Jailolo perlu diarahkan pada pengelolaan portofolio infrastruktur yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan agar setiap investasi publik berkontribusi nyata terhadap pembentukan wajah ibu kota yang fungsional dan berdaya saing.
Dalam konteks pembangunan Kota Jailolo, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek perlu dikelola sebagai satu kesatuan strategi pembangunan perkotaan melalui portofolio infrastruktur yang terintegrasi, selaras dengan tata ruang, dan berorientasi pada kinerja. Pendekatan ini memastikan setiap investasi konstruksi saling mendukung dalam membentuk kota yang fungsional, tertata, dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan transformasi Jailolo tidak ditentukan semata-mata oleh besarnya anggaran atau jumlah proyek, tetapi oleh kualitas tata kelola dalam menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mewujudkan visi pembangunan daerah jangka panjang.
Fragmentasi perencanaan berpotensi menyebabkan pembangunan gedung pemerintahan, fasilitas publik, dan jaringan utilitas Kota Jailolo berjalan tanpa Spatial Construction Roadmap yang terintegrasi. Ketiadaan mekanisme koordinasi lintas sektor, seperti Program Management Office (PMO), dapat melemahkan sinkronisasi antarorganisasi perangkat daerah dan menghambat keterpaduan pelaksanaan proyek. Dalam perspektif manajemen konstruksi, kondisi ini menuntut integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan agar setiap investasi saling mendukung dalam membentuk ruang publik yang terhubung, pusat pemerintahan yang representatif (civic center), serta landmark yang memperkuat identitas Kota Jailolo sebagai ibu kota Kabupaten Halmahera Barat.
Komentar