TERNATE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai pertanyaan kritis publik terkait lambanya proses hukum terhadap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.Padahal laporan dimaksud telah dilaporkan hampir dua bulan berlalu.
Hal itu disampaikan, H.Salim Khalik, Ketua DPW Masyumi Provinsi Maluku utara, kepada media ini, Jumat (25/9/2026).
Menurut Salim Khalik, komisi antirasuah itu semestinya telah memeriksa Gubernur Maluku Utara tersebut terkait laporan dugaan korupsi pembangunan rumah dinas Gubernur Maluku Utara senilai Rp 8,8 miliar.Namun entah mengapa, KPK belum juga memeriksa Gubernur.
“Ada apa sehingga KPK sampai saat ini belum menggelar pemeriksaan terhadap Sherly Tjoanda?” ujar dia dengan nada tanya.
Komentar