TERNATE —Jargon Indonesia-Centric dijanjikan sebagai koreksi atas pembangunan yang selama puluhan tahun bertumpu di Jawa. Jalan, pelabuhan, bendungan, energi, hingga kawasan ekonomi digelontorkan untuk memperkecil jarak antar daerah.
Bagi Maluku Utara yang berada di jalur mineral, perikanan, dan perdagangan Pasifik, janji itu seharusnya jadi berkah besar.
Namun menurut Dr. Muhammad Kamal, tanpa pembenahan kelembagaan laut, gagasan itu berisiko besar gagal. Penyebabnya satu: negara masih memperlakukan laut sebagai ruang kosong, bukan jalan utama ekonomi.
Tol Laut Ada, Tapi Jaringan Intrawilayah Mati
Pemerintah sudah menjalankan program Tol Laut. Salah satu trayeknya melayani Malut via Tanjung Perak – Jailolo – Tidore membawa beras, minyak, gula. Penting? Ya. Cukup? Belum.
“Masalah utama Maluku Utara bukan hanya terbatasnya jumlah kapal. Masalah yang lebih dalam adalah belum terbentuknya kelembagaan sub-hub yang menghubungkan pulau kecil, kota pelabuhan, sentra produksi, dan kawasan industri,” tulis Dr. Muhammad Kamal.
Ternate, Tidore, Sofifi, Jailolo, Weda, Tobelo, Labuha, Bacan, Obi. Semuanya punya pelabuhan, tapi belum diikat oleh jadwal logistik, gudang, tarif, data muatan, dan pembiayaan yang terintegrasi.
Akibatnya: ongkos kirim antar pulau mahal, lambat, dan berisiko. Yang bayar? Konsumen, petani, nelayan, dan UMKM.
Superhub Tak Cukup: Yang Dibutuhkan Jaringan Rapat
Ahmad Kamal menyoroti, Pemerintah senang membangun pelabuhan besar dan kawasan industri untuk ekspor nikel. Tapi ekonomi kepulauan tidak hidup dari kontainer nikel saja.
Komentar