“Kadis Basyuni ini rupanya tidak paham dengan Perhutanan Sosial Hutan Desa. Katanya sudah ada izin, nah izin dari mana? Mengapa Petugas KPH Kepulauan Sula justru memasang plang larangan membuka lahan hutan lindung tersebut?” kata Faiz.
LATAMLA mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas aktivitas pembukaan lahan yang diduga milik Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus.
Menurut LATAMLA, skema Perhutanan Sosial di kawasan Hutan Lindung memiliki koridor hukum yang ketat. Perizinan harus melalui pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), pengajuan proposal dan peta usulan, verifikasi faktual oleh Kementerian Kehutanan bersama dinas provinsi, hingga penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan.
LATAMLA menegaskan fungsi utama Hutan Lindung bukan untuk perkebunan komersial skala besar, melainkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan agroforestry atau tumpangsari tanpa menebang pohon utama.
“Tujuan perhutanan sosial adalah memberikan legalitas akses bagi warga lokal melalui lembaga desa seperti LPHD atau BUMDes, bukan untuk mengubah fungsi hutan lindung menjadi kawasan komersial bebas atau perkebunan skala besar di atas 5 hektar,” ujar Faiz.
Komentar