BGN diminta membuat brosur panduan menu, takaran gizi, dan jadwal pelaksanaan MBG di sekolah.
“Pilihan cara ini tidak cuma dapat menghemat biaya operasional, mulai dari pembuatan dapur dan segenap peralatan. Tapi juga lebih efisien dan efektif. Tidak perlu biaya antar jemput makanan serta omprengan yang harus diambil kembali dan dibersihkan,” ujarnya.
Dengan skema ini, siswa cukup membawa bekal dari rumah seperti biasanya saat jam istirahat.
Usulan 2: Libatkan Kantin Sekolah dan Koperasi Desa
Alternatif kedua, kata Jacob, adalah melibatkan kantin sekolah, kelompok ibu-ibu, atau Koperasi Desa setempat sebagai pelaksana teknis MBG.
Ia mengusulkan pembatasan jumlah porsi per kelompok pengelola. Idealnya maksimal 250 – 500 porsi agar mudah diawasi dan tidak dimonopoli pengusaha besar.
“Satu sekolah bisa dilayani beberapa kelompok satuan pengelola MBG sehingga lebih gampang diawasi secara seksama. Pembatasan ini juga memberi peluang UMKM setempat ambil bagian, dan pasar tradisional tidak tertekan pemasok besar,” jelasnya.
Jacob juga mempertanyakan mengapa program MBG tidak dikolaborasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih yang juga bertujuan mewujudkan ekonomi Pancasila berbasis koperasi.
Komentar