oleh

Demokrasi Liberal – UUD 45/2002 : Sumber Utama Malapetaka Ketidak-adilan Sosial Rakyat Indonesia — Oleh : | MN Lapong |


_Mantan Kepala Staf Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Col. Lawrence Willkerson mengatakan dengan pedas, “arah yang salah karena kita jadikan demokrasi liberal sebagai senjata.” Dan menurut Jeffrey Sachs, ekonom Amerika Serikat dan direktur The Earth Institute di Universitas Columbia, bahwa tatanan dunia yang dibangun atas kebohongan akan runtuh._

(1)

*Bung Karno dan Tan Malaka*

Apa yang di simpulkan dari ungkapan Bung Karno, “bahwa penjajahan oleh londo ireng (bangsa sendiri) jauh lebih sulit kamu hadapi ketika saya menghadapi londo Balanda.”

Sukarno memang sudah sangsi sejak awal dengan mode demokrasi Liberal yang menurutnya tidak dapat membantu bangsa yang baru merdeka keluar dari kemiskinan untuk meraih kesejahteraan dan kemerdekaan sejatinya. Sukarno melihat sikap mental bangsanya yang masih jauh dari ideal yang terdidik, yang masih didominasi mental jajahan.

Baca Juga  RUNTUHNYA INTEGRITAS KAMPUS -- Bercermin dari Kasus Rektor Unsoed

Sukarno melihat bahwa demokrasi bisa menjadi beban masa depan bagi terciptanya Persatuan Indonesia secara utuh, apalagi dengan munculnya berbagai pemberontakan seperti, Permesta, PRRI, Di/TII dan komplik komplik lokal di berbagai daerah, dan saat bersaman munculnya design asing oleh Van Mook dengan gagasan UUD RIS, yang kemudian disusul muncul UUD Sementara Tahun 1950 yang pada akhirnya Dewan Konstiruante gagal merumuskan UUD sebagai konstitusi yang bersifat final bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sukarno pun akhirnya dengan bijak mengeluarkan Dekrit Presiden 1959, memutuskan berlakunya Kembali UUD 1945 dengan sistem demokrasi Terpimpin.

Berbeda dengan Sukarno, sosok tokoh Tan Malaka yang selalu berada diluar sistem kekuasaan negara untuk mengkritisi Sukarno. Justru Menggagas ide Merdeka 100 persen dalam membantu bangsa ini secepatnya keluar dari keterbelakangan. Tan Malaka melihat sumber daya manusia saat itu masih dipenuji dengan sikap “pasrah, malas, feodal dan mistik mainded”. Tan Malaka selanjutnya harus bersusah payah menyempurnakan idea tersebut melalui dialektika perjuangannya dalam satu narasi besar yang bernama MaDiLog (Materialisme Dialektika da Logika). Jika kita cap narasi kebudayaan Tan Malaka di atas sebagai solusi dalam bersikap dan beraktualisasi, saya pikir hari ini hal tersebut masih sangat relevan dengan trend standar dungu seperti yang diucapkan oleh Rocky Gerung.

Baca Juga  Taubat Amandemen. — Oleh: Muslim Arbi/Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

Kemana relevansi 2 usaha dan upaya kedua tokoh bangsa di atas terhadap hikmah kebijaksanaannya dalam perspektif mereka dalam melihat demokrasi liberal sebagai komponen yang ikut menjadi ancaman dalam bernegara ?

Sukarno sebagai penguasa yang gangrung dengan persatuan dan keutuhan bangsa, dan Tan Malaka dengan Dialektika Merdeka 100 Persen dan MaDiLog-nya sebagai narasi kebudayaan untuk merubah sikap mental rakyat agar maju secara bersamaan demi mewujud keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Kedua tokoh yang kadang bertolak belakang satu sama lainnya ini sepakat dannsadar bahwa kekuasaan dengan regulasinya serta upaya edukasi-kebudayaannya dalam menjalankan sistem kenegaraan dan sosial kemasyarakatannya, harus dilindungi dari pengaruh dan intervensi new kolonialism- kapitalisme asing dan kaki tangannya melalui propaganda mesin sidtem demokrasi liberal.

Baca Juga  6 Buah Buku, 66 Tahun Bambang Isti Nugroho Seperti Energi Pembangkit Etos Perlawanan Yang Enggan Menyerah — Oleh Jacob Ereste

Bagaimana kedua tokoh ini menerjemahkannya? Adalah jelas! Bagi Sukarno menolak tegas Demokrasi Liberal, sedang bagi Tan Malaka Demokrasi hanyalah merupakan kedaulatan rakyat sejati yang dijalankan secara langsung dari bawah, bukan legitimasi elit politik! Serta menolak sistem parlementer ala Barat.

(2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *