TERNATE — Forum Perjuangan Pemekaran Provinsi Maluku Utara (FPPMU) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Maluku Utara agar tetap berada pada koridor keadilan, transparansi, dan kepentingan publik.
Melalui dialog terbuka bertajuk “Dugaan Monopoli Proyek Daerah oleh Kerabat Gubernur”, FPPMU memandang bahwa setiap dugaan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan perlu dibahas secara terbuka, objektif, dan berdasarkan fakta. Dialog ini bukanlah bentuk penghakiman, melainkan bagian dari kontrol sosial yang dijamin dalam negara demokrasi, tegas Arsad Sangaji (Ketua FPPPMU)
FPPMU mengingatkan bahwa Provinsi Maluku Utara lahir bukan sekadar karena kebutuhan administratif, tetapi karena adanya semangat perjuangan untuk menghadirkan pemerataan pembangunan, keadilan wilayah, dan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Maluku Utara. Oleh karena itu, setiap praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketidakadilan, atau kesan monopoli harus mendapat perhatian serius.
Komentar