Hotel Bela sudah jadi simbol pergeseran kekuasaan. Dari kantor resmi ke tempat usaha. Dari pelayanan publik ke pusat transaksi.
Menyerang simbol, berarti menyerang persoalan.
Ketiga, menuntut normalisasi.
Tuntutan agar Gubernur “pindah ke Sofifi” adalah tuntutan agar roda pemerintahan kembali ke relnya. Agar ibukota berfungsi, agar birokrasi tidak tercerai-berai, agar pelayanan publik tidak numpang di lobi hotel.
”Gubernur harus menetap di ibukota agar pelayanan publik prima”demikian kata para pendemo.
PENUTUP: HOTEL ATAU KANTOR GUBERNUR?
Negara ini punya Istana. Provinsi punya Kantor Gubernur. Kabupaten punya Kantor Bupati.
Salah satu mantan birokrat di Pemprov malut mengirim pesan ke saya “Rumah dinas di renovasi menelan biaya sekitar 8 M, renovasi ruang kerja sekatar 1,5 m.. jadi tdk ada alasan untuk tinggal di hotel.”sebuah pesan yang tegas menggambarkan betapa publik tidak kompromi lagi Gubernur stay di hotelnya bukan di sofifi.
Itu bukan soal gedung. Itu soal marwah. Soal batas antara kekuasaan dan bisnis. Soal etika juga soal profesionalisme dan komitmen pelayanan publik.
Bukankan Gubernur Sherly Tjoanda dalam visi misinya :Sofifi naik level ke DOB dan kemajuan ibukota ?
Jika hari ini Hotel Bela jadi sasaran demo, itu bukan karena benci pada hotelnya.
Itu karena publik bertanya: Yang kita bayar pakai pajak ini, kantor gubernur atau hotel bintang 4?
Selama jawabannya masih menginap di kamar 001, maka selama itu pula Hotel Bela akan terus jadi panggung protes.***
Dibawah Pohon Mangga Dodol, Kota Ternate, 23 Juli 2026
Usman Sergi/Pimred
Komentar