JAKARTA – Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan penyimpangan proyek infrastruktur di Maluku Utara kembali menguat. Aktivis menilai rantai korupsi di daerah itu belum terputus meski pernah menyandang catatan hitam praktik korupsi berjamaah.
“Problem dugaan korupsi nyaris berlangsung terus-menerus dan sulit dihentikan. Padahal Maluku Utara pernah punya catatan hitam praktik korupsi berjamaah, tapi mata rantai itu tidak putus, malah semakin kencang dengan jenis permainan berbeda,” ujar M.Reza Sadik, Direktur SKAK – MALUT. Kamis 29 Mei 2026.
Ia menekankan, ruang kontrol penggunaan APBN/APBD selalu dalam pantauan generasi intelektual dan publik.
Sorotan utama kini tertuju pada sejumlah proyek Dinas PUPR Maluku Utara tahun anggaran 2025 yang diduga mangkrak. Data yang dihimpun menyebut:
Komentar