Dampaknya terlihat pada perilaku belanja daerah. APBD cenderung diarahkan pada belanja yang membutuhkan pemasok dari luar daerah, terutama barang dan jasa yang rantai distribusinya telah dikendalikan oleh jaringan Ence. Bahan baku lokal kurang diminati karena sulit dikapitalisasi dalam skema rente yang telah dibangun. Sebaliknya, belanja modal menjadi pilihan favorit karena menyediakan nilai proyek besar, kebutuhan material tinggi, keterlibatan logistik luas, dan ruang pengaturan yang besar. Gedung, jalan, fasilitas fisik, dan proyek konstruksi menjadi instrumen akumulasi. Persoalan apakah gedung itu kelak digunakan atau tidak menjadi urusan belakangan. Yang utama bukan kemanfaatan publik, melainkan perputaran proyek, pasokan material, dan keuntungan jaringan. Dalam bahasa sederhana: yang dibangun bukan hanya gedung, tetapi jalur rente. Beton boleh retak, yang penting komisi tidak bocor.
Dalam konteks daerah kepulauan, pola ini memperoleh medan yang lebih luas. Tantangan logistik antarpulau sering dijadikan alasan untuk menaikkan biaya proyek. Keterpencilan, biaya angkut, risiko distribusi, dan keterbatasan pemasok lokal dapat menjadi justifikasi teknokratis bagi pembengkakan anggaran. Namun, di tangan aktor rente, masalah logistik bukan hanya kendala pembangunan, melainkan peluang bisnis. Semakin jauh lokasi proyek, semakin besar ruang untuk mengatur harga, ongkos angkut, pemasok, dan klaim biaya. Dengan demikian, kondisi geografis kepulauan yang seharusnya menjadi dasar perumusan kebijakan afirmatif justru dapat dimanipulasi menjadi instrumen perburuan keuntungan.
Ketika kebutuhan belanja proyek membesar, tekanan fiskal kemudian dialihkan kepada aparatur dan pos-pos belanja lain. Tunjangan kinerja dapat ditahan dengan alasan kedisiplinan atau efisiensi. Pejabat pelaksana tugas dapat dipertahankan agar tunjangan jabatan tidak dibayarkan penuh. Pegawai dapat ditekan melalui kewajiban administratif tertentu, termasuk kewajiban pajak kendaraan atau bentuk kepatuhan lain, yang dikaitkan dengan pembayaran tambahan penghasilan. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa fiskal daerah tidak lagi dikelola berdasarkan prinsip keadilan anggaran, melainkan berdasarkan prioritas rente. Hak aparatur dapat ditunda, pelayanan publik dapat dikurangi, tetapi proyek yang menguntungkan jaringan tetap harus berjalan.
Penyimpangan juga tampak dalam penggunaan mekanisme pergeseran anggaran. Secara hukum, pergeseran anggaran dimungkinkan untuk menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan APBD. Namun, dalam praktik rente, pergeseran dapat digunakan untuk mengalihkan anggaran dari kegiatan yang kurang menguntungkan ke kegiatan yang memberi keuntungan bagi jaringan bisnis penguasa. Peraturan kepala daerah menjadi alat teknis untuk mengubah arah belanja tanpa selalu melalui perdebatan publik yang memadai. Di sini, APBD yang telah ditetapkan bersama DPRD kehilangan makna politiknya sebagai kontrak publik. APBD berubah menjadi dokumen yang dapat digeser sesuai kalkulasi bisnis penguasa.
Untuk menutupi karakter predatoris tersebut, Ence biasanya membangun citra sosial.
Bantuan masyarakat, kegiatan amal, dukungan acara keagamaan, bantuan olahraga, dan berbagai kegiatan sosial dipublikasikan secara luas. Citra kedermawanan dibangun untuk menutupi struktur penguasaan ekonomi yang timpang. Publik diperlihatkan wajah sosial, sementara di balik layar berlangsung penguasaan APBD, eksploitasi sumber daya alam, dan pengendalian proyek. Strategi ini efektif karena masyarakat sering melihat bantuan langsung sebagai bukti kepedulian, sementara struktur rente yang lebih besar sulit terlihat. Padahal, bantuan sosial yang tampak besar sering kali hanya remah dari keuntungan ekonomi yang jauh lebih besar.
Bentuk lain dari ekosistem rente adalah penguasaan fasilitas yang berkaitan dengan belanja operasional pemerintahan. Jika daerah membutuhkan hotel untuk rapat, perjalanan dinas, atau kegiatan resmi, maka jaringan penguasa membangun atau menguasai hotel. Jika hotel telah tersedia, hotel itu dijadikan kantor kedua. Tamu, pejabat, kontraktor, dan pihak yang berkepentingan diarahkan untuk bertemu di tempat usaha tersebut. Akibatnya, uang publik dan uang privat sama-sama mengalir ke ruang bisnis yang dikendalikan oleh aktor yang sama. Pemerintahan tidak hanya dijalankan dari kantor resmi, tetapi juga dari ruang bisnis. Pada titik ini, negara seperti pindah meja: dari ruang pelayanan publik ke lobi hotel.
Fenomena ini menunjukkan bahwa problem utama APBD bukan hanya terletak pada besaran anggaran, tetapi pada siapa yang mengendalikan arah alirannya. APBD dapat besar, tetapi tidak otomatis menyejahterakan rakyat jika struktur belanjanya dikendalikan oleh oligarki lokal. Belanja modal dapat meningkat, tetapi tidak otomatis memperkuat infrastruktur publik jika proyeknya dirancang untuk memutar rente. Pertumbuhan ekonomi dapat naik, tetapi tidak otomatis memperbaiki kesejahteraan jika nilai tambahnya keluar dari daerah melalui jaringan pemasok luar. Dengan demikian, kritik terhadap APBD harus bergerak dari sekadar membaca angka menuju membaca ekosistem kekuasaan di balik angka.
Komentar