Karena itu, kita perlu lebih cerdas menakar pemimpin. Jangan cepat terpesona oleh lumpur di sepatu, tapi tanyakan: berapa regulasi yang ia dorong untuk mencegah banjir? Berapa persen APBD yang benar-benar sampai ke penerima manfaat? Bagaimana skor transparansi pengadaan? Apakah forum musrenbang hidup atau sekadar formalitas?
Jabatan bukan cermin untuk memantulkan kehebatan diri. Jabatan adalah amanah untuk merancang pembangunan yang tidak runtuh saat kamera dimatikan. Pemimpin sejati tak perlu menjual diri di depan lensa; karyanyalah yang bicara. Ia arsitek sistem, bukan aktor tunggal. Ia fasilitator perubahan, bukan one man show.
Jadi, berhenti meromantisasi kepala daerah sebagai super hero. Daerah ini terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan konten. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang paham bahwa kekuasaan bukan panggung, melainkan alat untuk mengonsolidasi kekuatan kolektif. Hanya dengan itu masalah rumit bisa diurai, bukan sekadar dihibur di layar gawai.***
Komentar