Selain itu, mereka juga menyinggung isu pemaksaan relokasi warga , meningkatnya kasus ISPA di wilayah lingkar tambang, hingga kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang dinilai semakin terjepit, termasuk petani dan nelayan. Penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tengah masifnya eksploitasi sumber daya alam turut menjadi sorotan.
Penolakan ini mempertegas adanya ketegangan antara agenda investasi nasional dengan realitas sosial di daerah. Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan dinilai membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih berkeadilan, bukan sekadar eksploitasi sumber daya.
Komentar