Ia menilai, masuknya investasi tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia lokal, sehingga berpotensi memperlebar ketimpangan. “Pemerintah gagal menyiapkan manusia yang kompeten. Akibatnya, peluang ekonomi justru tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat lokal,” tegasnya.
Lebih jauh, Sofyan mengungkapkan persoalan mendasar sektor pendidikan di Maluku Utara terletak pada minimnya ketersediaan tenaga pengajar. Di sejumlah wilayah kepulauan seperti Pulau Hiri, Batang Dua, Makian, Taliabu, hingga Sanana, banyak sekolah yang tidak memiliki guru mata pelajaran sesuai kebutuhan.
“Banyak kasus guru Bahasa Indonesia terpaksa mengajar mata pelajaran lain hanya untuk memenuhi kurikulum. Ini jelas berdampak pada kualitas pembelajaran,” katanya.
Komentar