Lawatan Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si ke Bacan, Halmahera Selatan, baru-baru ini, tampaknya bukan sekadar perjalanan seremonial biasa. Di permukaan, agenda resmi Walikota Ternate ini adalah untuk melantik pengurus Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Halmahera Selatan. Namun, di balik prosesi formal itu, terselip aroma strategi politik yang halus namun tajam, sebuah langkah yang patut dicermati lebih dalam.
Pertanyaan pun bermunculan: mengapa seorang Walikota Ternate yang justru melantik pengurus organisasi di luar wilayah kekuasaannya? Bukankah secara konvensional, pelantikan semacam ini lebih tepat jika dilakukan oleh Bupati atau pejabat setempat? Keganjilan ini memantik spekulasi publik. Apakah ini hanya sekadar pelantikan, atau ada agenda tersembunyi yang lebih besar?
Beberapa pengamat lokal mulai mengendus adanya manuver politik yang cerdas. “Agenda Pak Tauhid melantik Pengurus PII Hal-Sel ini agak janggal. Beliau kan Walikota Ternate, bukan pejabat Hal-Sel,” ujar Samsul, seorang warga yang mengikuti perkembangan politik lokal. Sementara itu, Masri, seorang aktivis muda, menambahkan dengan nada curiga, “Saya curiga ini terkait kepentingan suksesi Malut 01 di tahun 2029 atau 2030.”
Komentar