“Intervensi semacam ini berisiko menimbulkan viktimisasi berulang dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Ini juga dapat berdampak pada rusaknya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, khususnya dalam penanganan kasus-kasus sensitif,” ujarnya.
Atas dasar itu, Safrin mendesak Kapolda Maluku Utara untuk Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kapolres Kepulauan Sula, Memeriksa kinerja dan profesionalitas Unit PPA Polres Kepulauan Sula, serta Menjamin proses penanganan perkara berjalan transparan, objektif, dan berorientasi pada perlindungan korban, sebagaimana prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Ia juga menegaskan bahwa langkah evaluasi ini penting bukan untuk melemahkan institusi Polri, melainkan sebagai bentuk penguatan integritas dan komitmen penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis, sejalan dengan semangat Presisi Polri.
Komentar