oleh

PILKADA via DPRD: Demokrasi yang Mundur atau Penyesuaian Konstitusional?

4. Stabilitas Semu
Argumen bahwa pemilihan oleh DPRD akan menciptakan stabilitas politik adalah ilusi. Stabilitas yang dibangun di atas kompromi elite tanpa legitimasi rakyat justru rentan terhadap krisis kepercayaan dan konflik horizontal yang lebih dalam.

Demokrasi Bukan Sekadar Efisiensi

Benar bahwa pemilihan langsung memiliki biaya tinggi dan potensi konflik. Namun, solusi atas masalah ini bukan dengan memangkas hak rakyat, melainkan dengan memperbaiki sistem: memperkuat pengawasan, menekan biaya politik, memperbaiki pendidikan politik, dan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran.

Baca Juga  SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Demokrasi memang mahal, tapi otoritarianisme jauh lebih mahal. Demokrasi memang rumit, tapi pemerintahan yang elitis dan tertutup jauh lebih berbahaya.

Penutup: Demokrasi Harus Dipertahankan, Bukan Dikorbankan

Mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah langkah mundur yang mengkhianati semangat reformasi dan kedaulatan rakyat. Ini bukan sekadar perubahan teknis, tapi perubahan paradigma: dari demokrasi partisipatif ke demokrasi elitis; dari pemerintahan rakyat ke pemerintahan partai.

Baca Juga  IRAN HARUS MENYELAMATKAN WAJAH TRUMP

Jika kita benar-benar ingin membangun pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berpihak pada rakyat, maka jawabannya bukan dengan mengurangi peran rakyat, melainkan dengan memperkuatnya. Demokrasi bukan beban, tapi fondasi. Dan fondasi itu harus kita jaga, bukan kita bongkar.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *