Smith Alhadar : Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)
Indonesia seperti hidup di planet lain. Ketika dunia sedang bergolak, yang berpotensi menghadirkan perang dunia, Jakarta cuek bebek. Seolah tak akan berdampak apapun terhadap Indonesia bila perang pecah di Asia Timur, Amerika Latin, Eropa, dan Timteng, yang akan melibatkan seluruh negara besar.
Potensi perang di Asia Timur, yang akan menyeret Indonesia ke dalamnya, tak dapat diabaikan. Serangan AS ke Venezuela untuk menguasainya tanpa batas waktu sebagaimana dikatakan Presiden AS Donald Trump memberi justifikasi kepada Cina untuk juga memblokade
Taiwan skala penuh untuk mencekik ekonomi negara itu. Bila perlu menginvasinya sebagaimana dilakukan AS terhadap Venezuela.
Kalau Cina melakukan ini, Jepang akan masuk gelanggang untuk membantu Taiwan. Pada November lalu, PM Jepang Sanae Takaichi menyatakan serangan Cina ke Taiwan merupakan ancaman eksistensial Jepang. Terlebih Beijing mengklaim Pulau Senkaku di Jepang selatan sebagai miliknya. Perang Cina-Jepang akan menarik Rusia, AS, Inggris, UE, dan Australia, ke dalamnya.
Anomali Sikap Indonesia
Anehnya, ketegangan Cina-Taiwan-Jepang tak memberi dampak kejut bagi Jakarta. Padahal, letak geografis dan strategis RI akan jadi palagan perang negara-negara besar. Bahkan, ASEAN secara keseluruhan karena Cina juga mengklaim teritori Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Bahkan juga mengklaim Laut Natuna Utara sebagai daerah penangkapan ikan tradisionil Cina.
Kalau terjadi krisis di Asia Timur dan Asia Tenggara, tidak mungkin RI bisa menolak pasukan AS dan sekutunya untuk menggunakan Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Pulau Morotai di Malut, untuk mengepung Cina. Dampaknya akan menghadapi ancaman resiprokal Cina.
Sikap pasif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mungkin disebabkan ketakutan akan sikap pro-aktif mendeeskalasi kawasan berpotensi mengirim pesan yang salah kepada Cina dan AS, keduanya adalah mitra strategis Jakarta. Terlebih Menteri Luar Negeri Sugiono yang tak punya pengalaman diplomasi luar negeri tak dapat diandalkan.
Sikap bisu Jakarta ini, terutama menyangkut serangan AS ke Caracas, menculik Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Celia Flores, yang melanggar hukum internasional dan berpotensi menghadirkan kerentanan dunia, menimbulkan tanda tanya.
Pasalnya, politik luar negeri kita berbasis pada tiga prinsip: penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritori setiap negara, non-intervensi, dan tidak menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan isu internasional. Terlebih, Venezuela adalah negara sahabat dan anggota Global South (Dunia Selatan) yang berjuang bersama untuk dunia yang lebih adil.
Dengan kata lain, selama ini Indonesia ikut berjuang bagi reformasi PBB guna mengubah tatanan internasional yang didominasi negara-negara Barat. Dan senantiasa kritis terhadap kesewenang-wenangan negara besar. Ini terlihat dalam sikap RI terkait masalah Palestina, Kamboja, invasi AS ke Irak, dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Komentar