Kemiskinan yang Tak Tersentuh
Sementara itu, rakyat Maluku Utara masih bergelut dengan persoalan dasar: kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses layanan publik. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi ini masih berada di atas rata-rata nasional dan tidak menunjukkan penurunan berarti dalam setahun terakhir.
“Ini adalah ironi yang menyakitkan. Di satu sisi, kita melihat kekayaan pejabat publik yang melonjak tajam. Di sisi lain, rakyatnya masih hidup dalam keterbatasan. Ini menunjukkan ada yang salah dalam prioritas pembangunan kita,” tambah Sumber ini.
Desakan Transparansi dan Audit Independen
Sejumlah aktivis antikorupsi dan akademisi kini mendesak agar KPK dan BPK segera melakukan audit menyeluruh terhadap kekayaan Gubernur Sherly dan proyek-proyek besar di lingkungan Pemprov Malut. Mereka juga meminta DPRD Maluku Utara untuk tidak tinggal diam dan segera membentuk panitia khusus (pansus) guna menyelidiki dugaan konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan anggaran.
“Kita butuh transparansi. Rakyat berhak tahu dari mana asal kekayaan pejabat publik mereka. Jika tidak ada yang disembunyikan, maka audit independen seharusnya tidak menjadi masalah,” pungkas nya.
Penutup
Kisah lonjakan kekayaan Gubernur Sherly Tjoanda bukan sekadar angka dalam laporan kekayaan. Ini adalah cermin dari ketimpangan yang semakin menganga antara elite dan rakyat. Di tengah stagnasi ekonomi dan kemiskinan yang membelit Maluku Utara, pertanyaan besar kini menggantung di udara: untuk siapa sebenarnya kekuasaan itu dijalankan?
Komentar