Upaya melucuti Hebullah di Lebanon juga gagal. Kendati gencatan senjata Hezbullah-Israel yang dimediasi AS telah dicapai pada November 2024, Israel tak mematuhi syarat gencatan senjata yang mengharuskannya mundur dari tertitori Lebanon. Dan AS mendiamkannya. Bahkan, sampai kini Israel masih menyerang Lebanon selatan yang menyerupai athnic cleansing. Kalau pemerintahan Presiden Joseph Aoun memaksakan diri melucuti Hezbollah sesuai janjinya pada AS, maka potensi perang saudara di sana tak terelakkan.
Perkembangan di Yaman pun tidak menggembirakan Israel. Sekonyong-konyong kelompok separatis Dewan Transisi Selatan (STC) dukungan UEA melakukan ekspansi ke timur, yang memicu konflik UEA dengan Arab Saudi yang mendukung Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC) yang legitimasinya diakui PBB. Konflik STC-PLC yang tadinya berada dalam satu kubu menguntungkan Houthi.
Proyek Zionisme membangun Israel Raya menemukan momentum ketika Trump kembali ke Gedung Putih. Dalam konsep Strategi Keamanan AS yang dirilis tahun lalu, pemerintahan Trump memprioritas hegemoninya di western hemisphere (belahan barat) sesuai Monroe Doctrine yang mengamanatkan AS menjadikan Amerika Latin bebas dari pengaruh kekuatan luar kawasan.
Maka, kita menyaksikan AS menyerang Venezuela, menculik Presiden Nicolas Maduro, dan mengancam Kuba. Keduanya merupakan sahabat Cina, Rusia, dan Iran. Trump juga mengancam akan merampas Greenland milik Denmark yang, sebagaimana Venezuela dan Iran, menyimpan minyak dan mineral tanah jarang yang strategis.
Dalam Strategi Keamanan Nasional-nya, pemerintahan Trump tak lagi menjadikan Timteng sebagai prioritas kebijakan luar negerinya. Untuk itu, Israel bisa menjaga keamanannnya sendiri sehingga AS bisa mengurangi kehadiran militernya di kawasan itu, yang berbiaya tinggi. Dengan sendirinya, Iran sebagai ancaman harus dilenyapkan dan isu Palestina dihilangkan untuk memungkinkan integrasi Israel ke dalam Timteng melalui Abraham Accord (Perjanjian Ibrahim).
Setelah perang 12 hari pada Juni gagal mencapai tujuan, momentum muncul kembali menyusul kaum pedagang di Teheran memprotes kejatuhan mata uang rial, melejitnya inflasi, dan mencekik kehidupan rakyat. Protes itu menjalar cepat ke kota-kota Iran dan isunya berubah dari isu ekonomi menjadi isu politik. Agen-agen Israel dan AS di sana mengorkestrasi pemberontakan.
Amblasnya ekonomi Iran tak bisa dilepaskan dari sanksi AS dan sekutu Barat setelah berdirinya Republik Islam pada 1979 melalui revolusi pimpinan Ayatullah Ruhullah Khomeini. Revolusi itu menghancurkan Nixon Doctrine yang membangun Poros Israel-Iran untuk mengimbangi Arab. Runtuhnya Monarki Pahlevi membuat konstelasi politik Timteng berubah.
Israel menjadi rentan setelah perang 1973 menghadapi Mesir dan Suriah tak lagi menghasilkan kemenangan. Maka, perdamaian dengan Mesir, tulang punggung militer Arab, pada 1979 bukan lagi opsi, melainkan esensial. Israel rela melepaskan seluruh Sinai milik Mesir yang dicaplok Israel pada 1967. Tapi hal itu tak mengurangi kerentanan Israel menghadapi Iran.
Setelah diembargo AS dan Barat, Iran juga harus berperang dengan Irak di bawah Presiden Saddam Hussein selama delapan tahun (1980-1988). Perang menguras lebih jauh sumber daya ekonomi Iran. Munculnya ISIS yang menguasai sebagian wilayah Irak dan Suriah pada 2014 membuat AS butuh bantuan Iran untuk menghancurkannya. Maka, pada 2015 AS ikut menandatangani kesepakatan nuklir Iran (JCPOA).
Komentar