Ternate, Maluku Utara – Program beasiswa yang digagas Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, untuk calon mahasiswa dari keluarga miskin ekstrem menuai kritik tajam dari kalangan akademisi. Alih-alih menjadi solusi pendidikan, program ini justru dikhawatirkan menjadi beban baru bagi mahasiswa dan institusi pendidikan.
Dr. Saiful Ahmad, akademisi dan pengamat kebijakan publik dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate, menyebut program ini berpotensi menjadi “bea-siksa” alih-alih beasiswa. Pasalnya, alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar untuk 58.000 kepala keluarga miskin ekstrem hanya setara dengan Rp87.000 per orang—jauh dari cukup untuk menutupi biaya kuliah yang idealnya mencapai Rp7 juta per semester.
“Kalau hanya Rp87.000 per mahasiswa, ini bukan beasiswa, tapi bea-siksa. Siapa yang akan menanggung kekurangannya? Kampus? Mahasiswa? Ini kebijakan yang tidak realistis,” tegas Dr. Saiful.
Sebagai mantan Tenaga Ahli Pimpinan DPR RI, Dr. Saiful menekankan bahwa beasiswa adalah amanat konstitusi yang menjadi tanggung jawab negara, termasuk pemerintah daerah. Namun, ia menilai implementasi program ini lebih mencerminkan keinginan politik pemimpin ketimbang kebutuhan riil masyarakat.
“Pendidikan adalah hak, bukan alat pencitraan. Kebijakan seperti ini harus berbasis kebutuhan, bukan sekadar program populis yang tidak menyentuh akar persoalan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti minimnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta. Menurutnya, penetapan anggaran secara sepihak tanpa melibatkan pihak kampus hanya akan menimbulkan masalah baru.
“Kalau UKT (Uang Kuliah Tunggal) paling rendah saja Rp7 juta, lalu pemerintah hanya sanggup memberi Rp3,5 juta atau bahkan kurang, siapa yang menanggung sisanya? Ini bukan solusi, ini jebakan,” tambahnya.
Komentar