Dr. Saiful menyarankan agar Pemprov Maluku Utara membangun skema kolaboratif dengan sektor swasta, terutama perusahaan-perusahaan yang selama ini mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Ia menilai, keterlibatan dunia usaha dan yayasan pendidikan swasta sangat penting untuk menciptakan program beasiswa yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan.
“Ini saatnya duduk bersama. Pemerintah, swasta, dan institusi pendidikan harus menyamakan persepsi. Jangan sampai program yang niatnya baik justru menjadi beban baru di tengah krisis anggaran nasional,” pungkasnya.
Program beasiswa Gubernur Sherly Tjoanda sejatinya bertujuan mulia: membuka akses pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Namun, tanpa perencanaan matang, komunikasi yang terbuka, dan alokasi anggaran yang memadai, program ini dikhawatirkan hanya akan menjadi simbolisme politik yang gagal menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Sebelumnya, seperti dilansir dari media Monitor Indoneeia, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda kembali menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk program beasiswa bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Maluku Utara.
Program beasiswa ini difokuskan untuk 58 ribu Kepala Keluarga (KK) yang masuk kategori masyarakat miskin ekstrem dan belum memiliki anggota keluarga bergelar sarjana. Melalui program tersebut, pemerintah daerah menargetkan setiap Kepala Keluarga di Maluku Utara memiliki setidaknya satu lulusan perguruan tinggi.
Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Biro Kesejahteraan Rakyat Maluku Utara, Boas Lana, menjelaskan bahwa alokasi anggaran Rp5 miliar tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang ingin melanjutkan studi pada tahun ini. Namun, hingga saat ini belum ditetapkan apakah beasiswa hanya diberikan untuk jenjang strata satu (S1) atau juga mencakup strata dua (S2) dan strata tiga (S3).
“Tahun ini dianggarkan Rp5 miliar untuk beasiswa bagi masyarakat kurang mampu. Penerimaan beasiswa belum ditetapkan apakah hanya untuk S1 atau juga S2 dan S3,” ujar Boas Lana saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (12/1/2026).
Komentar