Syahrir juga mengaitkan pendekatan ini dengan teori integrasi normatif dari Émile Durkheim, yang menekankan pentingnya kesepakatan nilai dalam menjaga ketertiban sosial. “Kehadiran seorang pemimpin Muslim dalam peresmian gereja bukan simbol sinkretisme, tetapi penegasan bahwa negara berdiri di atas semua identitas agama,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa toleransi tidak boleh berhenti pada simbolisme. “Toleransi baru bermakna jika diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang adil dan inklusif, mulai dari distribusi anggaran, pelayanan dasar, hingga partisipasi sosial,” tegasnya.
Dalam konteks Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Syahrir menilai bahwa stabilitas sosial yang dibangun melalui diplomasi toleransi justru menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi. “Wilayah yang mampu mengelola perbedaan secara dewasa lebih dipercaya dan menjanjikan secara ekonomi dibanding daerah yang kaya sumber daya tapi rapuh secara sosial,” ujarnya.
Komentar