—
Reinkarnasi yang Dipaksakan? Trans Kie Raha di Era Sherly Tjoanda
Berbeda dengan era Thaib Armayin, Trans Kie Raha di tangan Gubernur Sherly Tjoanda justru menimbulkan kontroversi. Meskipun proyek ini secara formal lahir dari visi-misi pasangan Sherly-Sarbin, banyak pihak menilai bahwa proses kelahirannya terkesan dipaksakan. Dalam kondisi fiskal yang sedang ketat, kebijakan ini justru menimbulkan pertanyaan: apakah ini saat yang tepat untuk menghidupkan kembali proyek besar dengan beban anggaran yang tidak kecil?
Lebih jauh, Trans Kie Raha versi Sherly dinilai mengalami penyempitan makna secara filosofis dan geografis. Jika dalam konsep awal Kie Raha mencakup seluruh wilayah Maluku Utara, maka dalam implementasi saat ini, proyek ini hanya menyasar wilayah Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Sofifi. Padahal, konektivitas yang diharapkan dari Trans Kie Raha seharusnya menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terluar seperti Morotai dan Kepulauan Sula.Pada titik krusial, masyarakat di Taliabu, Kepulauan Sula, Obi dan Pulau Makian di Halmahera Selatan serang berteriak kencang sampai nyaris “garagantang putus” soal kebutuhan infrastruktur jalan.
Kritik lainnya adalah bahwa proyek ini lebih menguntungkan kepentingan jangka pendek, terutama bagi perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan tersebut. Misalnya, PT Karya Wijaya dan perusahaan-perusahaan lain yang berkepentingan dalam distribusi logistik dan penjualan ore ke kawasan industri seperti IWIP. Dalam konteks ini, Trans Kie Raha lebih tampak sebagai proyek logistik korporasi ketimbang infrastruktur publik yang inklusif.
—
Kritik terhadap Rasionalitas Fiskal dan Prioritas Pembangunan
Salah satu kritik paling tajam terhadap implementasi Trans Kie Raha di era Sherly adalah soal rasionalitas fiskal. Dalam situasi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan, kebijakan ini dinilai tidak efisien dan terlalu ambisius. Alih-alih memperkuat sektor-sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal, anggaran justru diarahkan ke proyek infrastruktur yang hasilnya belum tentu dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Padahal, kebutuhan infrastruktur pendidikan dan kesehatan juga tengah mendesak untuj ditangani.
Komentar