Ironi dalam angka
RAPBD 2026 Maluku Utara memang memunculkan ironi tersendiri. Anggaran untuk pertanian, pendidikan, dan kesehatan—sektor yang langsung menyentuh rakyat—justru kalah besar dibandingkan anggaran untuk gubernur dan wakil gubernur.
Saiful menyebut ketimpangan itu sebagai bukti nyata bahwa proses tanpa konsultasi publik mudah tergelincir menjadi keputusan elitis.
“Kalau rakyat tidak diajak bicara, hasilnya pasti jauh dari kebutuhan rakyat. APBD akhirnya jadi dokumen politik, bukan instrumen kesejahteraan,” ujarnya.
Menanti DPRD yang mau mendengar
Kini, publik menunggu apakah DPRD Maluku Utara berani membuka ruang partisipasi sebelum RAPBD 2026 disahkan. Karena bagi Saiful, transparansi bukan hanya soal membuka dokumen, tapi tentang memberi ruang bagi rakyat untuk ikut menentukan arah uang mereka sendiri.
Komentar