“Ini masih dalam tahap wacana. Kami akan identifikasi lebih lanjut, termasuk jumlah kendaraan yang dimiliki ASN. Tapi tentu saja, semua ini akan dibahas lebih dalam bersama DPRD dan pihak terkait,” jelas Faisal.
Meski demikian, Rizal tetap mengingatkan bahwa apapun bentuknya, kebijakan yang menyentuh hak ASN harus melalui kajian hukum dan sosial yang matang. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh kehilangan arah dalam membangun PAD: bukan dengan memotong hak, tetapi dengan membangun sistem.
“Kita harus ingat, ASN adalah tulang punggung pelayanan publik. Jika mereka merasa tidak dihargai, maka semangat kerja bisa menurun. Mari kita cari solusi yang adil, sistematis, dan berkelanjutan,”pungkas Rizal.
Di tengah dinamika kebijakan daerah, suara Rizal Marsaoly menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan prinsip. Bahwa dalam mengejar angka, pemerintah tetap harus berpijak pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar pegawai negeri. Sebuah pandangan yang tidak hanya pro-ASN, tetapi juga pro-sistem***
Komentar